PEKANBARU, METRORIAU.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji mempertimbangkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 21 tahun 2009 tentang mekanisme sistem penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat ke daerah.

Sri Mulyani mengakui, sistem dan mekanisme panyaluran DBH yang mengacu kepada PMK nomor 21 tahun 2009 yang menyebutkan, sistem pembayaran DBH dibagi atas empat triwulan, dengan pembayaran 20 persen pertriwulanya itu banyak menuai protes dari daerah penghasil migas.

"Dengan mekanisme yang mengacu kepada PMK 21 tahun 2009 ini memang banyak daerah penghasil migas yang merasa di dzolimi, saya menyadari betul hal itu, oleh karena itu saya berjanji akan membicarakannya dengan Menteri terkait seperti Menteri ESDM dan Mendagri untuk merevisi Permenkeu tentang sistem penyaluran DBH ini,"ungkap Srid alam acara Semiloka Nasional Pelaksanaan dan Permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dalam rangka pertimbangan RAPBN 2010 di Balai Serindit Gedung Daerah Riau selasa (9/3).

Dalam penyaluran DBH dengan asumsi sebesar 20 persen pertriwulannya itu, memang terjadi kelebihan sisa 20 persen dari total DBH yang harus disalurkan, namun penyaluran sisa 20 persen dilakukan pada Februari tahun berikutnya yang dimasukkan kedalam APBD yang sedang disusun.

"Penyaluran DBH dari pusat ke daerah ini memang pertahunya itu menyisakan 20 persen pada penghujung tahun anggaran,tetapi sisanya itu bukan berarti tidak tersalurkan atau tunda salur, tetapi tetap disalurkan pada Februari tahun berikutnya yang dimasukkan kedalam APBD tahun berikutnya itu, jadi tidak ada kelebihan yang terjadi, semua tersalurkan, tetapi memang masuk ditahun berikutnya," jelas Sri. (Dianalhadi)

(347) Dibaca - (0) Komentar :

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)