Wacana TNI ikut berpolitik praktis tiba-tiba muncul ke permukaan. Wacana yang sudah bergulir sejak awal reformasi ini mengemuka kembali setelah Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso minggu lalu mengatakan, TNI mulai mengkaji keikutsertaan prajurit untuk memilih dalam pemilu.

Menurut Panglima TNI, keikutsertaan prajurit dalam pemilu masih harus dibahas bersama di antara para panglima dan kepala staf angkatan di dalam tubuh TNI. Selain itu, perlu dilakukan penelitian, baik secara internal maupun eksternal.

Pernyataan Panglima ini sangat menarik di tengah-tengah kuatnya arus demokratisasi dan tuntutan terhadap reformasi internal TNI yang bergulir kencang sejak era Presiden Abdurrahman Wahid. Demokrasi menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara tidak terkecuali anggota TNI. Namun di sisi lain, reformasi internal TNI yang merupakan buah dari reformasi atas dwifungsi TNI di masa Orde Baru, sangat menekankan profesionalitas TNI.

Tuntutan profesionalitas inilah yang antara lain membuat TNI tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Berpatokan pada UU tersebut, maka anggota TNI diharapkan benar-benar mampu menetapkan diri pada posisi netral di berbagai bidang pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, baik dalam hubungan perorangan maupun satuan serta tidak terlibat dalam penyelesaian persoalan di luar kewenangan sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas TNI.

Harus diingat, bahwa TNI merupakan alat negara yang memiliki peran dalam menjaga pertahanan negara, sedangkan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Keduanya memiliki keterkaitan kegiatan di mana antara TNI dan Polri harus saling bekerja sama dan saling membantu manakala situasi dalam masyarakat menuntut hal itu.

Karena itulah, di tengah TNI masih gencar membangun profesionalitasnya, wacana hak pilih dalam pemilu sebaiknya dikaji kembali.

Benar, memang. Pro kontra terhadap pemberian hak pilih TNI dan Polri merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Meski demikian, penegakan demokrasi jangan sampai melanggar prinsip penting dalam demokrasi itu sendiri, yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini hanya bisa dicapai manakala TNI dan Polri tetap netral sebagai alat negara yang konsisten pada tugas utamanya sebagai abdi negara di bidang pertahanan negara dan keamanan.

Bisa dibayangkan apa jadinya negara ini bila kedua aparat negara ini berpihak pada partai atau calon tertentu dalam pemilu. Siapa lagi yang menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat?

Pengalaman menunjukkan bahwa politik praktis bagi TNI dan Polri memunculkan persoalan yang serius dan rumit mencari jalan keluarnya. Mantan Wakasad Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri sendiri mengingatkan, pengalaman tahun 1955 di mana prajurit TNI diperbolehkan ikut memilih, tapi 10 tahun kemudian terjadi konflik dalam tubuh TNI.

Akan semakin rumit bila politik praktis TNI dan Polri tersebut dihadapkan pada Pemilu di daerah (Pemilukada). Apalagi banyak pensiunan petinggi TNI dan Polri yang aktif berpolitik, sehingga dikhawatirkan bisa menyeret para bekas anak buahnya yang masih aktif terlibat langsung sebagai tim sukses yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangkan calon dukungannya.

Netralitas TNI dan Polri dalam perpolitikan Tanah Air adalah harga mati. Karena itu, sekali lagi, wacana hak pilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu maupun pilkada harus dikaji ulang. Netralitas TNI dan Polri ini sangat penting dalam rangka menjaga agar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, tetap tegak di bumi pertiwi. Semoga. *