Sejak Gubernur Bank Indonesia (BI) lengser satu tahun lalu, hanya satu nama yang muncul yakni Darmin Nasution. Kini secara mengejutkan, Darmin benar-benar terpilih menjadi nahkoda bank sentral tersebut.

Terpilihnya Darmin bukan semulus yang dibayangkan. Betapa tidak, sebelum pria berdarah asal Medan, Sumatera Utara ini terpilih, proses pemilihannya di DPR lumayan alot. Soalnya, banyak harapan yang disematkan kepada sosok Gubernur BI terpilih ini. Namun dari beberapa asa terhadap masa depan perbankan nasional, setidaknya ada dua ikrar yang perlu dicacat dari seorang Darmin.

Ada yang cukup menarik untuk dicermati dari nawaitu sang gubernur bank sentral tersebut. Pertimbangannya, selama ini bank sentral hanya berlaga pada pengendalian inflasi, menjaga kurs rupiah serta mengatur suku bunga. Sementara kondisi kredit yang menjadi roh bank setral sampai semester I 2010 masih memarginalkan sektor riil. Meski kucuran kredit lancar bila dibandingkan tahun lalu, ternyata tidak mengubah muara penerima. Dengan begitu, tentu postur sektor riil belum berubah secara signifikan dari kondisi-kondisi sebelumnya.

Bila rasio kredit perbankan terhadap PDB Indonesia diintip sampai akhir tahun lalu, tenyata masih berada pada level 28 persen. Sementara angka ideal Indonesia agar kredit mempunyai daya dorong bagi perekonomian berada pada kisaran 70 persen, khususnya pada sektor riil. Oleh karena itu, kebijakan bank sentral kelak diharapkan menjadi lokomotif penggerak sektor-sektor ekonomi yang selama ini tertatih-tatih seperti UMKM dan pertanian.

Tidak berlebihan memang, jika usaha mikro, kecil dan menengah itu dijadikan kiblat bagi kebijakan bank sentral. Sebab, sebagian besar rakyat berjibaku pada jenis usaha tersebut yakni mencpai 99,5 persen. Sementara hingga akhir kuartal I 2010, jumlah pihak yang dialiri kredit perbankan hanya separonya yakni 52 persen.

Selama ini, pro UMKM memang telah diikrarkan oleh perbankan. Tapi, akibat tidak adanya aturan yang ketat dari BI menjadikan watak bisnis perbankan masih mendominasi. Karena itu, fungsi awal perbankan sebagai institusi intermediasi tergelincir jauh. Malah menjadi misi rent seeking belaka.

Ufuk harapan yang ditatap sektor riil dengan komitmen baru dari sang nahkoda bank sentral yang baru, yakni agar lebih peduli bagi terhadap sektor riil. Salah satu parameter kebijakan BI yang langsung menyejukkan para pelaku usaha tentu saja persoalan bunga pinjaman. Karena itu, penurunan bunga sangat krusial bagi sektor riil.
Tapi bila kita analisa lagi, bunga perbankan belum ramah terhadap sektor riil. Hal ini menjadi salah satu akibat dari tidak dikuasainya semua tali kendali industri perbankan oleh bank sentral.

Karena itu, janji Darmin menjadikan kedaulatan perbankan nasional sebagai etape harus dilalui untuk menguatkan struktur perekonomian nasional. Soalnya saat ini kepemilikan asing pada industri perbankan nasional cukup besar. Namun upaya BI untuk mengendalikan bunga kredit agar perekonomian nasional lebih kukuh dan masih harus berhadapan dengan manajemen bank-bank asing, yang kepeduliannya terhadap perekonomian domestik perlu diuji.
Bank-bank swasta nasional yang mayoritas kepemilikannya dikuasai asing saat ini antara lain BCA, Bank Niaga, Bank Danamon, BII, Bank Lippo, Bank NISP dan Bank Buana. Di luar itu, masih banyak bank lain yang dimiliki pihak asing, meski modal yang dibenamkan bukan saham mayoritas seperti Bank Permata dan Bank Panin.

Itulah potret sektor perbankan saat ini. Kedaulatannya dibagi dengan pihak asing. Maka, kita patut memberikan aplaus terhadap niat Darmin menjadikan kedaulatan perbankan sebagai salah satu jurus untuk menjaga perekonomian Indonesia.

Memang kita berharap dan menanti ikrar Gubernur BI yang baru tersebut. Semoga Darmin menjadi figur Gubernur BI yang diangankan. Tidak saja mampu di sektor moneter, melainkan juga cakap dalam makro ekonomi. Dengan demikian, kebijakannya akan mampu menjadi salah satu problem solving atas masih rimbunnya persoalan-persoalan ekonomi negeri ini. (*)