DUMAI,METRORIAU.COM - Pemko Dumai saat ini mulai menyoroti perizinan dan tunggakan retribusi usaha penangkar walet. Bagi pengusaha yang tidak menyelesaikan tunggakan dan mengurus perizinan, Pemko akan mencabut serta membongkar usaha penangkaan walet tersebut.

Keputusan tersebut dirumuskan dalam rapat bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Dumai. Menurut Kabag Humas Pemko Dumai, Drs Khairil Adli MSi, beberapa waktu lalu, saat ini terdapat 138 usaha penangkaran burung walet yang izinnya sudah mati. 

Berkaitan dengan itu, maka sebagai langkah awal, Pemko Dumai melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai akan  mengingatkan 138 usaha penangkaran walet tersebut untuk segera memperpanjang  perizinan dan membayar seluruh tunggakan restribusi.

Dijelaskannya, sejak tahun 2005 sampai 2009, dari 490 tunggakan pajak dan retribusi dari pengusaha penangkaran walet yang mengantongi izin mencapai Rp200 juta.  Sedangkan realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai sektor pajak penangkaran sarang burung walet tahun 2009 hanya Rp900 juta dari target sebanyak Rp1,12 miliar.

Sementara, untuk 2010 ini target pendapatan yang akan dicapai dari usaha penangkaran walet ditetapkan sebanyak Rp1,2 miliar untuk retribusidan pajak Rp200 juta. Tidak tercapainya target tahun 2009 ini karena banyak pengusaha yang tidak memperpanjang izin usaha yang sudah mati dan tidak melanjutkan usahanya lagi.

Data yang dihimpun Metroriau.com, pendapatan dari pajak usaha sekitar 490 tempat usaha penangkaran burung walet, diperkirakan Rp125 juta per-tahun. Sedangkan Rp800 juta lagi berasal dari izin setiap tahunnya.(Yudi sanjaya)

(575) Dibaca - (0) Komentar :

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)