PASIR PENGARAIAN, METRORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) menanggapi dingin sikap Pemkab Kampar yang hendak menawarkan beberapa opsi, terkait status lima desa, yakni dengan membagi wilayah lima desa atau melakukan referendum.

"Semuanya sudah jelas, mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait lima desa dengan Nomor: 135.6/824/SJ. Diharapkan seluruh komponen masyarakat mematuhi Keputusan Mendagri. Apalagi surat itu juga telah ditegaskan melalui Surat Mendagri Nomor: 136/1431/PUM tertanggal 17 September 2009. Semuanya telah final," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohul, Drs H Mewahidin MM kepada Metro Riau, Kamis (20/5) di ruang kerjanya.

Harusnya, kata Sekda, Pemkab Kampar legowo dengan tidak mewacanakan apapun di luar ketentuan. "Semua orang bisa saja berpendapat, namun setelah kita memiliki ketetapan hukum tetap sudah barang tentu kewajiban kita sebagai warga negara mentaatinya sebagai sebuah keputusan lembaran negara. Jika Kampar hendak mengubah ketetapan hukum, saya tak tahu mau mengatakan apa lagi," ungkap Mewahidin.

Sebaiknya, kata Sekda, semua pihak belajar mematuhi aturan daripada menciptakan beribu wacana yang bermuara kepada pelanggaran hukum. Kebijakan tersebut tentunya dinilai lebih bermanfaat bagi semua pihak dari pada melontarkan opsi dan aksi.
"Kita tetap berpedoman kepada UU No 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003," katanya. (palas)

(373) Dibaca - (0) Komentar :

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)