Tunggakan Pusat Capai 1,6 Triliun
Hutang DBH Pusat Lunas 2011
Selasa, 25 Mei 2010 - 16:57:13 WIB
PEKANBARU, METRORIAU.COM - Hingga kini pemerintah pusat masih memiliki hutang akibat tunda bayar sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Riau tahun 2008 sebesar Rp 1,6 triliun. Menurut jadwal, Agustus ini pemerintah pusat harus membayar sisa DBH itu sebesar 41,26 persen, dan diperkirakan baru tuntas tahun 2011 mendatang.
Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau Said Mukri kepada metroriau.com, Selasa (25/5). Menjelaskan, pembayaran sisa hutang DBH Riau itu dilakukan dengan mencicil 41,26 persen di APBN Perubahan 2010 ini.
"Jadi sampai sekarang sisa hutang pusat ke Provinsi Riau dari Dana Bagi Hasil Migas itu sebesar Rp 1,6 triliun, dan pusat berjanji akan membayarnya di APBN-P 2010 ini sebesar 41,26 persen, jadi hutang itu itu baru lunas tahun 2011 mendatang,"terangnya
Total hutang pemerintah pusat saat ini sudah jauh berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,1 miliar. Sebab, pada Februari 2010 kemarin telah dilakukan pencicilan, sehingga sisanya menjadi Rp1,6 triliun.
"Pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan Februari lalu sudah mencicil kekurangan tunda bayar DBH Migas 2008, sehingga, sisa yang belum dibayar tinggal Rp 1,6 triliun. Dari pencicilan Agustus tersebut, Pemprov Riau akan mendapatkan Rp 216 miliar dari total sisa hutang Rp 322 miliar.Untuk cicilan Agustus, selain menunggu APBN perubahan, juga menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan.red)," ujar Said.
Akibatnya kata Said, pembayaran sisa DBH Riau tahun 2008 itu baru tuntas pada tahun 2011 mendatang. "Kalau system pembayaran sisa DBH itu 41,26 persen di APBN-P 2010 ini, maka hutang itu baru lunas pada tahun 2011 mendatang," ungkapnya
Untuk pembayaran DBH Murni Pemprov Riau tahun 2010 Triwulan II ini, pemerintah pusat telah menjadwalkan pembayaran pada 4 Juni ini sebesar Rp300 miliar atau 19,74 persen dari total DBH Riau setiap tahun mencapai Rp 1,6 triliun.
"Insyaallah tanggal 4 juni ini DBH Murni 2010 kita dibayarkan sesbesar 19,74 persen, dan kita sudah minta kepada Departemen Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI untuk merealisasikan ini, karena DBH itu sangat kita butuhkan untuk pembangunan, terutama untuk mengejar target penyelesaian infrastruktur PON Riau tahun 2012 mendatang," tandasnya. (Dianalhadi)
(489) Dibaca - (0) Komentar :
Isi Komentar :