| Mobile | ePAPER | RSS | Cetak
 
Otonomi
BREAKING NEWS :
PWI Riau Gelar Lomba Karaoke Antar Wartawan
Minggu, 12 Februari 2012
 
Mahasiswa Kampar Pertanyakan Perjuangan 5 Desa
Sabtu, 29 Mei 2010 - 07:10:02 WIB

BANGKINANG,METRORIAU.COM - Karena perjuangan 5 desa semakin tidak jelas muaranya, mahasiswa Kampar mempertanyakan kembali komitmen Pemkab Kampar terhadap perjuangan 5 desa. Mereka mendesak DPRD untuk melakukan hearing dengan mahasiswa, pada Selasa (1/6) untuk mendesak DPRD dan Pemkab Kampar terhadap keseriusan menyangkut 5 desa.

Sekretaris Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar Independen (FKMKI) Migos mempertanyakan komitmen Pemkab Kampar dan DPRD Kampar dalam mempertahankan 5 desa ke pemerintah pusat. Sebab sejauh ini, ia menilai komitmen kedeua lembaga yakni DPRD dan Pemkab Kampar kurang serius mempertahankan lima desa tersebut.

''Kita melihat sampai saat ini tidak ada komitmen dan keseriusan Pemkab Kampar dengan DPRD dalam penyelesaian 5 desa. Bahkan sebagian anggota dewan ada yang ingin mengundurkan diri. Ini tentunya harus kita sikapi, ada apa. Karena itu, kita akan mempertanyakan tentang perjuangan 5 desa itu melalui hearing pada selasa besok,'' kata Migos kepada metroriau.com, kemarin.

Perjuangan 5 desa sampai saat ini tidak jelas rimbanya. Sebelumnya, para pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kampar juga mendesak Pemkab Kampar untuk serius memperjuangkan 5 desa yang saat ini jatuh ke tangan Rohul tersebut. Bahkan KNPI juga mengadakan hearing dengan DPRD dan Pemkab Kampar yang saat itu di fasilitasi oleh komisi 1. Saat itu disepakati dua opsi, yakni pertama dengan negosiasi ke Depdagri dan PPR RI dan opsi kedua mem-PTUN-kan Depdagri. Tapi langkah PTUN itu sampai kini belum juga ditempuh.

Ketua Komisi 1 DPRD Kampar Ahmad Fikri juga meminta agar persoalan 5 desa tetap menjadi prioritas pemkab Kampar. Ia bahkan menilai sudah tidak mungkin lagi langkah perundingan dilakukan. Karena itu, dia meminta agar Pemkab Kampar segera melakukan PTUN tentang 5 desa tersebut. Bahkan Fikri malah meminta Depdagri supaya menstatusquokan 5 desa.  

''Sebaiknya PTUN dilakukan masyarakat, sebab yang lebih berkepentingan dalam hal ini adalah warga bersangkutan. Namun pemkab Kampar harus memfasilitasinya,'' terang Fikri.(Hermansyah)

(279) Dibaca - (0) Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

 
 
 
  Berita Anda [ Kirim ]
Kampanye Aids Dalam Rangka Peringat...
Demo Warga Perumahan Parist Athaya ...
Korban tsunami mentawai...
Potensi Bahaya dari Jaringan Pipa G...
kepala desa yang sedang dicari masy...
 
Redaksi | SMS Iklan | Disclaimer | Space Iklan Cetak : METRO RIAU - Berwawasan dan Berkepribadian
  Copyright © 2010 by metroriau.com. All Rights Reserved