PEKANBARU, METRORIAU.COM - Untuk kesekian kalinya Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Bahkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu, BPK mendapati banyak temuan yang mencapai Rp 5 trilun. Namun Sekdaprov Riau Wan Syamsiryus justru menganggap itu hal biasa dan sebuah prestasi.

Hal ini diungkapnya kepada Metro Riau dikantornya jumat (2/7). Menurut Sekda, banyaknya temuan BPK dalam LHP anggaran tahun 2009 itu disebabkan oleh belum lengkapnya administrasi kegiatan dilingkungan Pemprov Riau.

Maka dari itu katanya, dengan pemberian opini WDP yang diterima pemprov merupakan hal yang wajar, malahan Sekdaprov Riau itu menganggap hal itu sebagai prestasi bagi yang bagus,"Itu bagus, berarti kita bisa bertahan mendapatkan WDP," ujarnya sambil tertawa.

Namun begitu kata Wan, memang dalam dua tahun belakangan Pemprov Riau sudah berusaha untuk memperbaiki sisten administrasi kegiatan di masing-masing Satker.

"Kita sudah berupaya untuk mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) itu, tetapi memang masih terdapat kelemahan," ucapnya.

Disinggung mengenai tidak adanya upaya pemprov dalam hal ini menertibkan administrasi kegiatan yang menjadi temuan BPK sejak tahun 2008 lalu, seperti temuan BPK terkait hibah chevron kepada Pemprov berupa Generator listrik berdaya 20 MW yang diserahkan ke PT SPR yang menghabiskan anggaran, wan menyatakan itu sudah tidak ada masalah lagi.

"Kalau itu tinggal menunggu penetapan siapa yang akan mengelola saja, apakah nanti yang mengelola itu Biro Perlengkapan, ataupun Distamben kita belum tahu, kalau sudah ditetapkan nanti akan kita lengkapi administrasinya kan tinggal pencatatannya saja yang belum, makanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan jadi temuan, karena tidak ada dinas atau badan yang bertanggungjawab, kalau nanti sudah ada pasti ada administrasi pertanggungjawabannya," ujarnya.

Ditanya mengenai temuan yang belum ditindak lanjuti yang lainya seperti temuan BPK terhadap neraca aset pemprov yang terindikasi terjadi selisih yang mencapai 5 triliun, Sekda membantahnya, menurutnya pihak Biro Perlengkapan sudah melakukan pendataan aset, sehingga saat ini tinggal 278 miliar selisih aset yang belum dihitung.

"Hanya beberapa satker saja yang belum menyerahkan daftar asetnya ke Biro Perlengkapan, kalau smeua sudah melengkapi mungkin tahun depan kita sudah bisa WTP," ujarnya. (Dianalhadi)

(301) Dibaca - (0) Komentar :

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)