BANGKINANG, METRORIAU.COM - Guna menyebarkan informasi tentang pembangunan di Kabupaten Kampar, Pemkab Kampar mendirikan stasiun Radio Siaran Pemerindah Daerah (RSPD) Kabupaten dianggarkan melalui APBD Kampar. Hanya saja, dalam kesehariannya, fungsi radio tersebut tidak berjalan sebagai mestinya.

Bahkan radio milik Pemkab Kampar banyak jualan, bukan menyiarkan ragam pembangunan yang digeliatkan Pemkab Kampar, tetapi berjualan sehingga penyebaran informasi pembangunan daerah kurang berjalan.

Kritikan ini disampaikan tokoh masyarakat H Anwar Tamimi kepada wartawan, akhir pekan lalu di Bangkinang. "Sudah lama saya mengamati masalah ini. Semakin lama diamati dan semakin lama saya tidak berminat untuk mendengarkan siaran radio tersebut," ujar Anwar.

Ditambahkannya, seharusnya pengelola RSPD mengembalikan fungsi didirikannya radio milik Pemkab Kampar tersebut. Padahal katanya, banyak program yang harus disampaikan agar masyarakat mengetahui apa saja yang telah diselenggarakan Pemkab Kampar.

Menurutnya, implemantasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah era baru, karena implementasi UU tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk membuka seluas-luasnya semua informasi yang menjadi hak publik.

"Implementasi UU ini menjadi tonggak penting hingga dapat dikatakan Indonesia memasuki era transparansi sektor publik. Nah, meskinya RSDP memperhatikan aspek-aspek ini. Apa yang saya minta ini adalah, agar masyarakat tahu apa yang dikerjakan serta diprogramkan Pemkab Kampar," pintanya. (Adl)

(413) Dibaca - (0) Komentar :

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)