RENGAT,METRORIAU.COM - Komisi A DPRD Inhu bakal memanggil paksa manajemen PT Inekda. Langkah itu dilakukan lantaran manajemen perusahaan tersebut tak menepati janjinya untuk menyerahkan keterangan berkenaan dengan keberadaan perusahaan tersebut.
 
Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi A DPRD Inhu, Adila Ansori kepada metroriau.com di ruanganya, Kamis (22/7).

Menurut Adila Ansori,saat ini 80 persen saham PT Inekda sudah dikuasai oleh PT Samsung yang berasal dari Korea, dimana sejumlah tenaga kerjanya bersal dari luar Indonesia, dengan demikian diduga 50 persen tenaga kerja PT Inekda belum terdata oleh pihak Disnaker Pemkab Inhu.

''Selain kita meminta data tenaga kerja kita juga minta jumlah areal lahan PT Inekda yang mendapatkan Izin pengolahan lahan, selain itu kita juga minta izin pengoprasian mesin di PT Inekda yang dalam minggu ini akan berakhir, data yang dijanjikan oleh pihak perusahaan PT Inekda yang akan diantar ke DPRD Inhu tak kunjung sampai,''kata Adila yang dibenarkan oleh rekanya Desmawati dan Nursyamsiah.

Menurut Adila Ansori, Politisi Partai Demokrat ini, PT Inekda merupakan perusahaan perkebunan yang seringkali membuat masyarakat tempatan kecewa akibat ulah dan aktifitas kepentinga prusahaan, dimana mulai dari memanfaatkan jalan diwilayah desa tersebut sampai dengan perhatian perusahaan terhadap masyarakat tempatan sangat kurang.

''Kita akan mempertanyakan permasalahan di PT Inekda yang sampai sekarang sering menjadi polemic ditengah masyarakat, seperti perekrutan tenaga kerja lokal, jumlah tenaga kerja asing dan kontribusi yang diberikan pihak perusahaan kepada pemkab Inhu dan masyarakat tempatan,''tegasnya.

Lebih jauh dijelaskan Adila, dalam Kunjungan Komis A beberapa waktun lau ke tersebut juga melihat seberapa besar masyarakat tempatan yang bisa diserap bekerja diperusahaan. karena akan menjadi ukuran sejauh mana perusahaan memberikan kesempatan pada warga tempatan untuk bekerja diperusahaan dimaksud.

''Kedepan PT Inekda harus lebih terbuka kepada pemerintah dan menyerahkan data karyawan kepada pemerintah saat menerimah karyawan. Kalau perlu perusahaan di Inhu melakukan Ekspo di Rengat. Disitu perusahaan memberitahukan lowongan kerja diperusahaan mereka. Sehingga warga bisa mengetahui adanya lowongan kerja,''kata Adilah.

Selain itu kata Adila, lowongan tenaga kerja diperusahaan PT Inekda tidak dilakukan secara transparan melalui pengumuman. Bahkan banyak PT Inekda mendatangkan tenaga kerja dari Provinsi tetangga, Sementara warga Inhu sendiri banyak yang jadi penonton. Kedepan itu tidak perlu terjadi lagi, karena warga Inhu harus diprioritaskan diterimah diperusahaan tersebut.

''Kedepan pembanguan kebun pola kemitraan itu harus diujudkan. Karena dengan cara itulah dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat Inhu. Itu sudah terihat, sejumlah desa yang memiliki KUD dan bekerjasama dengan perusahaan kini sudah mulai sejahtera. Sementara yang belum nasibnya belum juga berubah. Kedepan itu harus jadi perhatian serius bagi Pemda Inhu. KUD juga harus lebih transparan kepada anggota,''jelas Adilah.(Zulpen)

 

 

(335) Dibaca - (0) Komentar :

Nama	:
Website	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)