19 Jumadil Akhir 1443 H / Minggu, 23 Januari 2022
Mantan Kades Baran Melintang Dituntut 2 Tahun Penjara | METRORIAU.COM

Jan 2022
23


ilustrasi
Mantan Kades Baran Melintang Dituntut 2 Tahun Penjara
hukum | Selasa, 11 Januari 2022
Editor : wislysusanto | Penulis : Linda

PEKANBARU - Mantan Kepala Desa (Kades) Baran Melintang, Kecamatan Pulau Merbau Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Penti Kurniawan, dituntut hukuman penjara selama 2 tahun. Terdakwa dinilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbukti bersalah melakukan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2018.

JPU dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti menyatakan Penti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

"Menuntut terdakwa Penti Kurniawan  dengan pidana penjara selama dua tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan," ujar JPU,  Srimulyani Anom pada persidangan virtual di hadapan majelis hakim yang diketuai Zulfadli, Senin (10/1).

Tidak hanya Penti Kurniawan, JPU juga menuntut mantan Kaur Keuangan Desa Baran Melintang, Supri dengan penjara 2 tahun. Penti Kurniawan dan Supri juga dibebankan membayar denda Rp100 juta subsider 1 bulan kurungan badan.

JPU menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Penti Kurniawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp208.405.636.  dikurangi  dengan sebidang tanah seluas ± 17250 M2  berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 23/SKGR/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang beralamat di Rt.005/Rw.001 Dusun I Desa Baran Melintang.

"Apabila setelah dilakukan pelelangan terhadap sebidang tanah tersebut terdapat kekurangan untuk menutupi jumlah uang pengganti yang telah ditetapkan, maka dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Namun apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar jumlah uang pengganti maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 7 bulan," tutur JPU.

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan pada pekan depan.

JPU dalam dakwaannya menyebutkan, dugaan korupsi berawal dari ketika pada 2018  Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau  memiliki pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, Dana Desa (DDS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Bantuan Keuangan (BANKEU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Rincian, Keuangan Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Persumber Dana yaitu ADD sebesar Rp684.815.100, Dana Desa (DDS) sebesar Rp812.954.000 dan Bantuan Keuangan (BANKEU) sebesar Rp100.000.000. Total pendapatan Desa Baran Melintang Rp1.597.769.000.

Anggaran itu digunakan untuk kegiatan yang tertuang dalam APBDes Baran Melintang. Antara lain, Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp578.765.278, Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 743.154.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp5.200.000 dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp255.500.000.

Kedua terdakwa mengelola sendiri anggaran tersebut. Dengan cara membelanjakan bahan-bahan maupun barang untuk kepentingan Desa Baran Melintang, dengan meminta bon kosong dan mengisi sendiri bon tersebut tidak dengan harga yang sebenarnya.

Terdakwa melaksanakan kegiatan Operasional Kantor Desa, Pembangunan Jalan Desa dan Perbaikan Turap akan tetapi dalam kegiatan-kegiatan tersebut terdapat belanja yang tidak dilaksanakan. Namun dibuatkan kwitansi pengeluarannya seolah-olah telah dilakukan belanja sebesar Rp5.348.000.

Para terdakwa juga tidak melaksanakan belanja operasional kantor yaitu belanja fotocopy, cetak dan penggandaan operasional kantor sebesar Rp.900.000. Kemudian kegiatan pembangunan Jalan Desa yang mana dalam pembangunan jalan desa tersebut terdapat kwitansi untuk pembayaran belanja plakat/prasti serta belanja sewa water pump.

Pada kenyataannya belanja untuk kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan yaitu antara lain belanja plakat/prasasti Jl. Sungai Anak Baran, belanja plakat/prasasti Jalan Karya Bakti, belanja plakat/prasasti Jalan H Rogimun dan sewa water pump untuk pembangunan jalan desa Rp1.695.000. Akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan Rp204.967.407.*

Indeks Terbaru
etalase, Sabtu, 22 Januari 2022
Perhumas Ikut Sukseskan Pertemuan G20 Lewat 'Indonesia Bicara Baik'
huawen, Sabtu, 22 Januari 2022
Tinjau Vaksinasi Relawan Peduli, Kapolresta Ikut Disuntik Vaksin Booster
etalase, Sabtu, 22 Januari 2022
Wagubri Hadiri Puncak Festival Gunung Sahilan 2022
etalase, Sabtu, 22 Januari 2022
Usung Tema Kerja Sehat Kerja Selamat, BPJamsostek Dan Awal Bros Gelar Webinar Series
huawen, Sabtu, 22 Januari 2022
IKTS Bagikan Paket Imlek dan Angpao

etalase, Sabtu, 22 Januari 2022
Jasa Raharja Jamin Seluruh Warga Alami Kecelakaan di Traffic Light Muara Rapak Balikpapan
pekanbaru, Jumat, 21 Januari 2022
Kunjungi Riau, Mendagri Apresiasi Penanganan Covid-19
nasional, Jumat, 21 Januari 2022
Kasus Omicron di RI Capai 1.078, Terbanyak dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri
huawen, Jumat, 21 Januari 2022
Besok, Vaksinasi Booster di Mal Pekanbaru
pekanbaru, Kamis, 20 Januari 2022
Penyebab PPKM Level 2 Pekanbaru Diperpanjang

pekanbaru, Kamis, 20 Januari 2022
Positif COVID-19 di Riau Bertambah 3 Kasus
pekanbaru, Kamis, 20 Januari 2022
11, 70 Persen Anak di Riau Sudah Divaksin Covid-19
hukum, Kamis, 20 Januari 2022
Dekan FISIP Unri Nonaktif Diadili Pekan Depan
kampar, Kamis, 20 Januari 2022
Pemkab Kampar Dukung Program Sekolah Penggerak
pekanbaru, Kamis, 20 Januari 2022
Bus Rapi Barang Bukti Lakalantas Dilepas
inhu, Kamis, 20 Januari 2022
80,76 Persen Masyarakat Inhu Sudah Divaksinasi
hukum, Kamis, 20 Januari 2022
Mobil Dinas Kalapas Pekanbaru Hangus Dibakar OTK
hukum, Kamis, 20 Januari 2022
Polda Riau Bongkar Sindikat Narkoba 80 Kilogram Sabu
dunia, Kamis, 20 Januari 2022
Selama Sepekan, 18 Juta Kasus Tercatat di Seluruh Dunia
pekanbaru, Kamis, 20 Januari 2022
Total 221 Jemaah Umroh Asal Riau Berangkat ke Arab Saudi
sportainment, Kamis, 20 Januari 2022
Liga Inggris, MU Kalahkan Brentford
pekanbaru, Rabu, 19 Januari 2022
PTM 100 Persen SD di Pekanbaru Tunggu Capaian Vaksinasi Anak
kampar, Rabu, 19 Januari 2022
DPPKBP3A Kampar Berharap Hak Perempuan dan Anak Terpenuhi
etalase, Rabu, 19 Januari 2022
Unri Optimalkan Pelaksanaan JKN-KIS di Lingkungan Kampus
inhu, Rabu, 19 Januari 2022
Wabup Inhu Minta Gali Potensi Daerah

Politik
Senin, 17 Januari 2022
DPD PAN Kampar Targetkan 9 Kursi
Sabtu, 15 Januari 2022
Kader Diharapkan Bekerja Maksimal Menuju Pemilu 2024
Kamis, 13 Januari 2022
Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Tak Miliki Urgensi Jelas

Hukum
Kamis, 20 Januari 2022
Dekan FISIP Unri Nonaktif Diadili Pekan Depan
Kamis, 20 Januari 2022
Mobil Dinas Kalapas Pekanbaru Hangus Dibakar OTK
Kamis, 20 Januari 2022
Polda Riau Bongkar Sindikat Narkoba 80 Kilogram Sabu

OTOMOTIF
otomotif, Rabu, 19 Januari 2022
Mitsubishi Pajang New Xpander dan New Xpander Cross di Living World Pekanbaru
otomotif, Rabu, 19 Januari 2022
Penjualan Mobil di Eropa Catat Rekor Terendah di 2021
otomotif, Minggu, 9 Januari 2022
Ini Mobil Terlaris Daihatsu di Desember 2021

OTOMOTIF

ZONA RIAU
pekanbaru, Jumat, 21 Januari 2022
Kunjungi Riau, Mendagri Apresiasi Penanganan Covid-19
pekanbaru, Kamis, 20 Januari 2022
Penyebab PPKM Level 2 Pekanbaru Diperpanjang
pekanbaru, Kamis, 20 Januari 2022
Positif COVID-19 di Riau Bertambah 3 Kasus

ETALASE
etalase, Sabtu, 22 Januari 2022
Perhumas Ikut Sukseskan Pertemuan G20 Lewat 'Indonesia Bicara Baik'
etalase, Sabtu, 22 Januari 2022
Wagubri Hadiri Puncak Festival Gunung Sahilan 2022
etalase, Sabtu, 22 Januari 2022
Usung Tema Kerja Sehat Kerja Selamat, BPJamsostek Dan Awal Bros Gelar Webinar Series