PEKANBARU  - Pendaftaran dan penerimaan calon Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kota di Provinsi Riau dibuka pada tanggal 29 Mei hingga 7 Juni 2023. Perekrutan dibagi menjadi dua wilayah. 

Koordinator Tim Seleksi (Timsel) Wilayah I, Zul Anshari S Sos MSi, Senin (22/05/2023) mengatakan, perekrutan berdasarkan surat Ketua Bawaslu RI. Dimana masa jabatan komisioner Bawaslu di kabupaten/kota di Provinsi Riau berakhir pada Bulan Agustus mendatang.

"Kami mengajak masyarakat untuk mengikuti penerimaan calon komisioner Bawaslu periode 2023-2028. Dimana perekrutan dibagi menjadi dua wilayah. Untuk wilayah I meliputi enam kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kampar, Kepulauan Meranti, Rohil, Rohul dan Kota Dumai," kata Zul Anshari didampingi Timsel Bawaslu, Sapuan S Sos dan Dr Santy A Md Ak SH MH. Sedangkan dua Timsel Bawaslu lainnya, Gema Wahyu Adinata SH dan Lufita Nur Alfiah SP MSi.

Dirincikannya, untuk Kabupaten Bengkalis 5 komisioner, Kampar 5 komisioner, Rohil 5 komisioner, Rohul 5 komisioner dan Kepulauan Meranti 3 komisioner serta Kota Dumai 3 komisioner. Total terdapat 26 komisioner yang direkrut nantinya.

Untuk tahapan sosialisasi, lanjutnya, dimulai tanggal 22 - 27 Mei. Pendaftaran 29 Mei - 7 Juni di hari dan jam kerja. "Kita sarankan ketika mendaftar di sekretariat Timsel wilayah I di Hotel Bono Pekanbaru, peserta datang langsung dengan membawa laptop," tambahnya.

Timsel juga membedakan warna map kabupaten kota di wilayah I. Pembedaan warna map untuk memudahkan Timsel memilah berkas berdasarkan kabupaten dan kota. Bengkalis dengan map warna hijau, Kampar biru, Kepulauan Meranti orange, Rohil merah, Rohul putih dan Dumai kuning.

"Timsel akan turun ke seluruh kabupaten kota untuk sosialisasikan penerimaan calon Komisioner Bawaslu. terutama untuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen," terangnya.

Persyaratan lengkap bisa dicek di website resmi Bawaslu Riau atau datang langsung ke sekretariat Timsel wilayah I Hotel Bono Pekanbaru lantai 5.

Berikut Persyaratan Mendaftar Sebagai Calon Komisioner Bawaslu Kabupaten/kota:
a. Persyaratan calon:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

*