Jumat | 05 Juni 2020
IKTS Jalin Kerjasama Dengan RS Mata PBEC
Ikatan Keluarga Tionghua Selatpanjang & Sekitarnya (IKTS) menjalin Memorandum.


Sabtu | 23 Mei 2020
Marga Zhang Riau Salurkan Sembako Lewat Koramil dan Polsek Senapelan
Membantu warga terdampak Covid-19 atau virus corona dilingkungan sekitar,.


Kamis | 21 Mei 2020
Tionghoa Peduli dan Pimpinan DPRD Pekanbaru Salurkan Sembako
Tionghoa Peduli Penanggulangan Covid-19 Riau menyalurkan 200 paket sembako.

Rubrik : inhil
Terkait Karhutla, Ini Kata HMI Tembilahan
Editor : wisly | Penulis: yendra
Jumat , 16 Agustus 2019
ilustrasi

INHIL- Terkait kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang sedang melanda di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Riau membuat semua kalangan miris. Bencana musimanan itu kini terulang kembali.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tembilahan, Jhoni Eka Putra melalui Kabid PPD, Herman Hasnur mengatakan, penegakan hukum menjadi point penting dalam membentengi tanah Melayu dari bencana Karlahut yang membuat langit lancang kuning berkabut asap.

"Agar bencana ekologis tidak terulang kembali penegakan hukum harus jalan, pemerintah harus tegas kepada pelaku pembakar lahan dan hutan, baik perorangan atau korporasi," katanya, Jumat (16/08/2019).

Dijelaskannya, instrumen hukum sudah ada untuk mengatasi agar tidak terjadi bencana Karlahut, namun penerapan dan pengawasan yang belum maksimal.

"Berdasarkan pasal 56 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dijelaskan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar. Kan jelas aturannya," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga didukung dengan Peraturan Pemerintah (PP) 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG). Serta Peraturan Menteri LHK Nomor 32 Tahun 2016 tentang pengendalian Karhutla serta UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutan.
 
"Aturan sudah jelas, kita minta kepolisian segera menindak tegas perusahaan yang membakar lahan, efek Karlahut sangat merugikan, baik sisi kesehatan maupun ekonomi dan terlebih persoalan lingkungan," lanjutnya.

Herman pesimis jika pelaku pembakaran lahan dan hutan tidak ditindak tegas, penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan masih lemah maka bencana Karlahut akan terulang kembali. *




Berita Lainnya