|
METRORIAU.COM
|
 |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
|
METRORIAU.COM
|
|
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas dalam menghadapi defisit anggaran dan keterbatasan fiskal tahun 2025. Melalui kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Riau melakukan pemangkasan sejumlah kegiatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi menjaga stabilitas keuangan dan memastikan program prioritas tetap berjalan optimal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menjelaskan, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan strategi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan.
"Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) dan arahan Kementerian Keuangan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar bermanfaat," tegas Taufiq dalam pernyataan di Pekanbaru, Sabtu (15/3).
Dijelaskannya, beberapa kebijakan efisiensi yang diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi, Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 persen. Kemudian Pengurangan Anggaran Seminar dan FGD hingga 80 persen. Pemotongan Anggaran Sewa Gedung dan Bangunan sebesar 75 persen. Penghematan pada anggaran makan dan minum serta alat tulis kantor (ATK).
"Langkah diharapkan mendorong budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Intinya kami ingin memastikan anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat," terangnya.
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, menegaskan pentingnya penghematan untuk menutupi tunda bayar, tunda salur, dan utang daerah.
"Setelah dikaji, meskipun anggaran OPD di-nol-kan, tetap tidak cukup untuk menutupi defisit. Ini tantangan berat, dan tim harus bekerja maksimal untuk mencari solusi," tegasnya.
Walau begitu, di tengah pengetatan anggaran, Pemprov Riau tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik. Program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat akan tetap diutamakan.
