PEKANBARU - Sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Pemko Pekanbaru menonaktifkan beberapa kepala dinas, diduga guna kepentingan pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi.

Dari informasi yang dihimpun, sejumlah pejabat yang dinonaktifkan sementara di antaranya Kepala Dinas PUPR, Perkim, BPKAD, Dishub, dan Bapenda.

Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi mengatakan pembebas tugasan sifatnya hanya sementara. Sampai nantinya keluar hasil pemeriksaan dari penyidik KPK, dalam kasus dugaan korupsi eks Pj wali kota Pekanbaru.

Baca :

• » Plt Gubri Pastikan Relokasi TNTN Lindungi Hak Warga
• » Pemprov Riau Susun Langkah Tingkatkan PAD, Target Rp5 Triliun
• » Kapolda Riau Copot Kapolsek dan Kanit Reskrim Panipahan

"Jadi kita memang bebas tugas kan sementara, supaya fokus dalam pemeriksaan penyidik KPK soal gratifikasi itu," kata Irwan Suryadi, Minggu (25/5).

Ia menuturkan, untuk sejumlah kepala dinas yang dinonaktifkan akan digantikan oleh pelaksana harian atau Plh.

Pemko telah menunjuk Plh hingga pemeriksaan kepala dinas definitif selesai. 

Sejumlah pejabat kepala OPD yang diganti dan memiliki status pelaksana harian (Plh) diantaranya Plh Kepala Dinas PUPR dijabat Suryana, Plh Kepala Dishub dijabat Sunarko.

Kemudian Plh Kepala BPKAD dijabat Firmansyah Eka Putra, Plh Kepala Bapenda dijabat Tengku Deni. Lalu pejabat dengan status Pelaksana Tugas (Plt), yakni Plt Kabag Umum, Firman Hadi, dan Plt Kepala Diskominfo, Deni Hidayat.

Sebelumnya Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho mulai memberi sinyal terkait adanya rotasi terhadap sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Hal ini seiring telah selesainya evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. Agung memberi sinyal akan ada rotasi dilakukan dalam waktu dekat terhadap kepala OPD.*