JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam menertibkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari perambahan dan penguasaan ilegal.

Melalui Satgas Penanganan Kawasan Hutan (PKH), penertiban terhadap 81.793 hektare kawasan TNTN dilakukan sejak 10 Juni 2025, termasuk wilayah Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan.

Rahul menilai penegakan hukum ini patut diapresiasi, namun mengingatkan agar dilakukan transparan, manusiawi, dan adil secara sosial. 

Baca :

• » Pemprov Riau Dukung Syariah Impact Forum, Dorong Peran Pemuda Masjid dalam Ekonomi Syariah
• » PTPN IV Perkuat Akses Kesehatan Kaum Dhuafa melalui Dukungan Rumah Singgah
• » PT ITA Dukung Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Pelajar di Kawasan Operasi Perusahaan

Ia mengutip pernyataan empatik Kapolda Riau, “Saya wakili gajah, boleh saya minta keadilan buat mereka?” sebagai simbol keberpihakan pada kelestarian alam.

Menurut Rahul, pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, tetapi ajakan moral agar negara hadir membela hak-hak makhluk hidup yang tidak bersuara. 

TNTN merupakan habitat Gajah Sumatra yang semakin terancam akibat ekspansi kebun sawit ilegal dan perambahan hutan secara masif.

Sebagai bentuk pendekatan budaya, Kapolda juga menggelar Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi, dengan pembacaan puisi dan seni tradisional yang mengusung pesan pelestarian hutan.

"Penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya dengan kekuasaan. Harus disuarakan pula melalui budaya, nurani, dan edukasi,” kata politikus Gerindra tersebut.

Rahul menegaskan, penertiban harus menyasar semua pelaku, termasuk oknum yang menguasai 574 hektare sawit ilegal, dan meminta relokasi warga terdampak dilakukan secara adil.

“Kami ingin hukum ditegakkan tuntas. Tidak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi,” tegasnya.

Terkait warga yang terdampak penertiban, Rahul meminta pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan mekanisme relokasi yang adil dan berkeadaban. 

Menurutnya, warga harus diberikan solusi hidup yang layak, bukan sekadar digusur. “Kami akan mengawal proses ini agar tidak menimbulkan konflik horizontal, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan secara nasional,” ujarnya.

Rahul memastikan Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan penegakan hukum di TNTN agar tetap berpijak pada konstitusi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.

“Penyelamatan Tesso Nilo bukan hanya soal hutan dan gajah. Ini tentang bagaimana negara hadir secara berwibawa dan berperikemanusiaan. Fraksi Gerindra akan terus mendukung langkah ini, dari lapangan hingga parlemen,” tutupnya.*