“Saya sangat sayang dengan staf, dan ingin jadi pemimpin yang juga disayang staf. Tapi aturan tetap harus ditegakkan. Ini demi menjaga keadilan dan efisiensi anggaran,” katanya.

Saat ini, sekitar Rp1,1 triliun atau sekitar 45 persen dari total asumsi Rp2,2 triliun RAPBD-P dialokasikan untuk belanja pegawai. Afni menilai, anggaran sebesar itu seharusnya dikelola dengan baik agar tidak sia-sia dan dapat diarahkan ke program-program yang lebih produktif.

Afni telah meminta Inspektorat dan para Kepala OPD untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Ia juga mengingatkan agar sistem pengendalian internal diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang.

Baca :

• » Gubri Bersama Bupati Inhu Tinjau Pekerjaan Rigit Beton di Bongkal Malang
• » Bupati dan Wakil Bupati Rohil Dianugerahi Gelar Adat
• » Buka MTQ Kecamatan, Ini Kata Bupati Inhu

“Ini juga soal menjaga kepercayaan rakyat Siak. Jangan sampai ada yang tidak bekerja tapi tetap menerima hak. Itu tidak adil bagi pegawai lain yang sudah bekerja keras, dan juga tidak adil bagi rakyat Siak yang susah mencari pekerjaan,” tegasnya.*