BAGANSIAPIAPI - Tim gabungan dari sejumlah instansi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar razia terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan dan bahu jalan pada Rabu (12/11) sore.

Razia melibatkan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar), Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Pihak Kecamatan  Bangko serta Kelurahan qBagan Timur.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari razia sebelumnya yang telah dilakukan untuk menertibkan aktivitas PKL yang melanggar aturan.

Baca :

• » Atasi Karhutla, Tim Gabungan Satgas dan PTPN IV PalmCo Lokalisasi Titik Api di Kalsel dan Riau
• » Belasan Truk ODOL Ditertibkan di Tol Permai
• » Hari Kedua Operasi SAR, Tim Gabungan Masih Cari Pria Tenggelam di Sungai Kampar

Tim gabungan menargetkan tiga titik lokasi utama dalam razia kali ini, yakni areal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR RM Pratomo, Depan Kantor Pemadam Kebakaran (Damkar), dan persimpangan jalan Siak.

Ketiga titik tersebut dinilai sebagai kawasan yang rawan kemacetan dan terganggu oleh aktivitas PKL yang menggunakan badan dan bahu jalan untuk berjualan.

Dalam pelaksanaan razia, tim memberikan teguran langsung kepada para PKL yang kedapatan berjualan di lokasi terlarang.

Selain teguran lisan, tim juga menyerahkan surat teguran resmi yang berisi himbauan serta dasar hukum pelarangan berjualan di area tersebut.

Himbauan tersebut merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Di dalam pasal 20 ayat 1 Perda tersebut disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha di jalan, trotoar, taman hijau, bantaran sungai, dan tempat umum lainnya tanpa izin resmi.

Tim juga menekankan bahwa aktivitas berjualan di badan jalan tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kepala Disperindagsar Kabupaten Rohil, Fauzi, menyampaikan bahwa sebagian PKL menerima surat teguran pertama, sementara sebagian lainnya sudah memasuki tahap teguran kedua.

“Ada sejumlah PKL yang diberikan teguran pertama dan ada sebagian yang diberikan teguran kedua,” ujar Fauzi.

Ia menjelaskan bahwa surat teguran diberikan secara bertahap dengan rentang waktu satu minggu antar teguran. Jika hingga teguran ketiga tidak diindahkan, maka akan dilakukan penertiban langsung.

“Ini dilakukan agar PKL lebih tertib dan demi keindahan kota kita,” tambah Fauzi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum.

Camat Bangko, Aspri Mulya, turut menyampaikan bahwa sebagian besar PKL yang didatangi bersedia menerima surat teguran. “Alhamdulillah, sejumlah PKL yang kita datangi menerima surat teguran,” tuturnya. *