NUSADUA - CEO Westbury Group, Abdul Rasheed Jan Mohammad, menyoroti gejolak besar di pasar minyak nabati dunia yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, lonjakan produksi sawit di Indonesia dan Malaysia muncul di luar ekspektasi pasar dan menjadi pemicu utama tekanan harga. 

“Pasar telah mengalami gejolak besar, terutama karena peningkatan produksi di Malaysia dan Indonesia, yang tidak diharapkan oleh sebagian besar pelaku pasar,” ujarnya dalam presentasi di  Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025, Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11).

Selain faktor produksi, dinamika global juga memperkeruh situasi. Kebijakan biodiesel Indonesia masih belum tegas, sementara perang tarif antara negara-negara besar membuat arah pasar jangka pendek hingga jangka panjang terus berubah. 

Baca :

• » Final Regional AXIS Nation Cup 2026 Southern Sumatra Siapkan Wakil ke Panggung Nasional
• » New BR-V Tipe E M/T Dibanderol Rp264 Jutaan
• » Pasar Malam Hingga Ribuan Lampion Meriahkan Mid-Autumn Festival di Maha Vihara dan PBSM

“Kebijakan Indonesia tentang B-50 masih ambigu. Perang tarif masih berlanjut sebagai faktor dominan,” kata Jan Mohammad.

Dengan konsumsi per kapita mencapai 18 kilogram, Pakistan disebut memiliki kebutuhan yang terus meningkat. Jan Mohammad menyebut total konsumsi nasional berada di angka 4,5 juta ton, sementara produksi lokal hanya 0,5 juta ton. Kondisi itu membuat impor minyak nabati terus menanjak. 

“Jadi, hingga Oktober tahun ini, kami telah menerima 3 juta ton minyak, dan saya perkirakan masih perlu dua bulan lagi, dan kami akan menerima 3,4 hingga 3,5 juta ton minyak nabati di Pakistan, yang merupakan peningkatan sekitar 12 persen dibandingkan tahun lalu,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi pemasok utama minyak sawit Pakistan. Indonesia sendiri masih menempati sekitar 90 persen pangsa di Pakistan dan mempertahankan sekitar 87 hingga 90 persen dalam empat tahun terakhir. Namun, struktur tarif Pakistan membuat industri penyulingan lokal kesulitan dalam memanfaatkan minyak sawit mentah (CPO). 

“Struktur tarif kami tidak memungkinkan kami untuk mengimpor CPO dan pajak ekspor CPO di Indonesia dan Malaysia tidak memungkinkan kami untuk mengimpor minyak sawit mentah,” jelasnya.

Di samping itu, Pakistan sempat melarang kedelai dan kanola GMO dalam dua tahun terakhir, menyebabkan biaya impor lebih mahal dan pasokan terganggu. Namun situasi berbalik sejak Januari saat keduanya telah diizinkan terutama dari AS dan Brasil. Hingga kini Pakistan telah mendatangkan 1,75 juta ton kedelai dari dua negara tersebut sepanjang 2025.

Di tengah dinamika tersebut, kebijakan B50 Indonesia menjadi diskusi penting karena dampaknya terhadap pasar global. Jan Mohammad menilai implementasi B50 belum pasti dan memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan minyak sawit. 

“Apakah kita benar-benar perlu meningkatkan campuran menjadi B50 ketika harga minyak mentah lemah? Selanjutnya apakah kita perlu menggunakan minyak sawit untuk makanan atau bahan bakar?” katanya. 

Ia memperingatkan bahwa bila Indonesia mengeksekusi B50, negara-negara pengimpor seperti Pakistan akan menghadapi ketatnya pasokan.

*Produksi Sawit ASEAN Turun di 2025–2026, B50 Jadi Penentu Pasar*

Produksi minyak sawit di Asia Tenggara diperkirakan melemah pada musim 2025–2026. Analis LSEG Singapore, Kian Pang Tan, menyebut penurunan ini terjadi akibat kombinasi kendala struktural di kebun, cuaca kering berkepanjangan, serta tekanan perdagangan global.

Tan menyoroti tekanan eksternal yang datang dari perlambatan ekonomi utama. IMF memprediksi ekonomi Tiongkok turun ke 4,2% pada 2026, India ke 6,2%, Uni Eropa ke 1,1%.

“Tarif AS dan ketegangan perdagangan dengan Tiongkok sudah mengganggu arus perdagangan dan memberikan tekanan yang semakin besar pada perdagangan internasional,” kata Tan.

LSEG memproyeksikan produksi Indonesia pada 2025-2026 turun dari musim sebelumnya. Penyebabnya masih sama, diantaranya pohon tua, replanting lambat, penegakan lahan, serta kemarau pertengahan tahun.

Malaysia juga diperkirakan turun tipis ke 19,2 juta ton, ditekan replanting yang hanya 2 persen dari target 4 persen serta gangguan penyakit dan hama. Thailand jadi satu-satunya yang naik, meski kecil, ke 3,58 juta ton dan berpotensi mencetak rekor.

Kembali ke Indonesia, musim kemarau Mei–Juli memberikan dampak terbesar di Aceh dan Sumatra Utara, wilayah yang menyumbang sekitar 14 persen produksi nasional.

“Wilayah ini harus kita khawatirkan karena kekeringan berkepanjangan dapat berdampak pada musim 2035–2036,” jelas Tan.

La Niña yang berkembang juga bisa menambah gangguan panen karena curah hujan tinggi dan risiko banjir lokal.

Sementara itu, pasokan ekspor Indonesia diperkirakan turun 1,5–3 juta ton jika B50 berjalan penuh. Di Indonesia, konsumsi juga diperkirakan naik 1–3 juta ton, terutama dari program biodiesel.

“Rencana B50 dapat meningkatkan kebutuhan biofuel menjadi 19–20 juta kiloliter per tahun, dari 15,6 juta kiloliter saat ini,” kata Tan.

Kondisi itu membuka peluang bagi Malaysia untuk meningkatkan ekspor hingga 1 juta ton. Malaysia sendiri mencatat penurunan ekspor 9,5 persen pada Januari–Oktober, dipicu harga RBD yang lebih tinggi dibanding produk Indonesia.

*AS Tingkatkan Tekanan Perdagangan, Ekspor Sawit Indonesia Terancam Tersalip Malaysia*

Analis komoditas Bloomberg, Alvin Tai, memaparkan bagaimana dinamika perdagangan antara Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat kini semakin menentukan masa depan ekspor minyak sawit Indonesia. Menurutnya, Malaysia bergerak lebih cepat mengamankan fasilitas perdagangan dengan AS, sementara posisi Indonesia masih menggantung.

Malaysia, kata Alvin, telah menandatangani perjanjian dagang dengan Amerika Serikat dan mendapatkan tarif bea masuk 19 persen serta tarif nol untuk sejumlah komoditas utama seperti minyak sawit, kakao, dan karet. Namun, kesepakatan tersebut bukan tanpa kewajiban. 

“Malaysia perlu membeli semikonduktor, komponen dan peralatan kedirgantaraan, dan pusat data senilai 150 miliar selama lima tahun,” ujarnya. 

Selain itu, Malaysia juga harus menyerap batu bara senilai USD 204 miliar dan mengalokasikan USD 70 miliar investasi dana modal.

Sementara itu, perjanjian dagang Indonesia dengan AS masih tertunda. Berdasarkan kerangka kerja yang diterbitkan Gedung Putih pada Juli, Indonesia diminta berkomitmen membeli USD 15 miliar produk energi per tahun, ditambah USD 4,5 miliar produk pertanian, serta pembelian 50 pesawat Boeing dalam periode tertentu. 

“Dan Indonesia perlu menghapus hambatan tarif pada 99 persen produk makanan dan pertanian industri AS. Dan yang sangat penting, Indonesia perlu mendobrak hambatan non-tarif pada produk pertanian AS,” jelasnya.

Alvin menilai kewajiban penghapusan hambatan non-tarif inilah yang paling krusial. Tanpa proteksi, produk pertanian AS seperti jagung akan masuk lebih bebas ke pasar Indonesia. Padahal, jagung lokal saat ini diperdagangkan dengan premi hingga 150 persen dibanding harga internasional. Menurut Alvin, masuknya jagung AS pada akhirnya akan “mengurangi disparitas” dan memberi efek positif bagi industri unggas, yang selama ini menanggung biaya pakan mahal.

Di sisi ekspor sawit, data menunjukkan tekanan yang tidak kecil. Pada 2024, Indonesia mengekspor 1,54 juta ton minyak sawit ke AS senilai USD 1,59 miliar. Namun dalam tujuh bulan pertama tahun ini, volume ekspor Indonesia ke AS sudah anjlok 25,8 persen. Di saat yang sama, Malaysia memanfaatkan momentum: ekspornya ke AS pada tujuh bulan pertama tahun ini hampir menyentuh nilai ekspor setahun penuh di 2024. 

“Setiap penurunan pengiriman dari Indonesia, Malaysia memanfaatkannya,” ujar Alvin.

Alvin juga memaparkan bahwa pasar energi AS, khususnya diesel terbarukan, sedang menghadapi kekurangan bahan baku minyak nabati. Meski kapasitas penghancuran kedelai terus naik dan ditargetkan mencapai 2,78 miliar bushel pada 2030, produksi minyak kedelai AS tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dan renewable diesel. Total kebutuhan bahan baku mencapai 43 miliar pon, sementara pasokan yang tersedia hanya sekitar 34,5 miliar pon, sehingga AS masih kekurangan sekitar 4 miliar pon walaupun Kanada dan Meksiko ikut memasok.

Kondisi ini seharusnya membuka ruang lebih besar bagi minyak sawit. Namun, Alvin mengingatkan agar Indonesia tidak mengasingkan pasar AS, meski secara volume jauh lebih kecil dibanding Tiongkok dan India. Sebab kedua pasar utama tersebut justru sedang mengurangi impor minyak sawit akibat harga yang dianggap kurang kompetitif. 

“Jika Anda melihat grafik ini, rata-rata minyak sawit diperdagangkan dengan harga premium 982 yuan per ton dibandingkan minyak kedelai,” jelasnya. Situasi ini membuat negara produsen kedelai seperti Brasil dan Argentina diuntungkan.

Di sisi lain, kebijakan domestik Indonesia seperti mandatori biodiesel B50 juga memiliki dampak luas terhadap ekspor dan stabilitas makro. Kebutuhan tambahan sekitar 3,5 juta ton untuk program B50 disebut Alvin berpotensi menggerus volume ekspor dan memperburuk neraca perdagangan. 

“Neraca pembayaran Indonesia telah menjadi negatif, dan ini sebagian berkaitan dengan berkurangnya ekspor... nilai tukar berjangka menunjukkan rupiah akan jatuh ke rekor terendah terhadap dolar AS,” paparnya. 

Rupiah bahkan sudah melemah ke titik terendah sepanjang masa terhadap dolar Singapura, ringgit Malaysia, baht Thailand, dan dong Vietnam.

Di akhir paparannya, Alvin memberikan peringatan keras, Indonesia harus lebih berhati-hati menyeimbangkan tujuan energi domestik dengan kebutuhan ekspor.

 “Indonesia perlu memaksimalkan ekspor untuk menghindari defisit perdagangan. Rencana B50 bertentangan dengan maksimalisasi ekspor,” ujarnya.(lin)