PEKANBARU - Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan reformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara lama.

Pernyataan disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurut SF Hariyanto, perubahan besar perlu dilakukan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik lebih cepat, profesional, dan adaptif. Ia menekankan bahwa birokrasi harus mampu bergerak responsif mengikuti perkembangan zaman.

Baca :

• » Perkuat Budaya Membaca, Apical Hadirkan Bantuan Buku untuk Siswa SDN 05 Lubuk Gaung
• » Tiga Sekuriti Ditembak Oknum Suku Anak Dalam Pakai Senjata Rakitan
• » Menuju Pasar Ekspor: Kisah Sukses Kolaborasi Pucuk Rebung - PHR Berdayakan UMKM Riau

"Kita tidak bisa lagi melakukan reformasi dengan cara biasa-biasa saja. Mau tak mau, suka atau tidak, daerah harus siap," tegasnya.

SF Hariyanto menilai reformasi ASN hanya bermakna jika memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas layanan, efisiensi proses, serta kemampuan ASN beradaptasi dengan perubahan menjadi fokus utama.

Rakornas Kepegawaian, lanjutnya, memberi arah yang jelas dari pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). ASN di seluruh Indonesia, termasuk Riau, dituntut memiliki kinerja yang lebih cepat dan akurat.

Sementara itu, Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menyebut Rakornas menjadi ruang bagi daerah untuk menyamakan strategi reformasi ASN dengan kebijakan pusat. Pemerintah pusat, katanya, menekankan percepatan transformasi ASN, termasuk penataan jabatan, digitalisasi layanan kepegawaian, serta peningkatan kompetensi SDM.

"Kita di daerah wajib mengadopsi dan menyesuaikan langkah, termasuk penataan jabatan, digitalisasi, dan peningkatan kompetensi ASN," ujar Job.

Ia juga menyampaikan bahwa forum nasional tersebut menjadi wadah berbagi pengalaman antar daerah untuk memperbaiki kualitas birokrasi.

Saat ini, Pemprov Riau tengah mempercepat penguatan database ASN sekaligus menerapkan manajemen talenta. Job menekankan pentingnya integrasi data dan pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan secara cepat dan tepat.

"Kita ingin memastikan data ASN di Riau benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan," katanya.

Rakornas Kepegawaian 2025 dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, instansi vertikal, dan sejumlah tokoh nasional. Sejumlah pembicara juga tampil, termasuk Kepala BKN, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial, yang memaparkan strategi masa depan reformasi ASN di Indonesia.

Dengan dorongan pusat dan komitmen daerah, reformasi ASN di Riau diharapkan berjalan lebih progresif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.*