PEKANBARU – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan humanis yang berkeadilan bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang melibatkan jajaran TNI, Kodam I/Bukit Barisan, Danrem 031/Wira Bima, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait.

Rapat yang digelar di Pekanbaru, Senin (29/12/2025), menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi dan menyusun strategi penanganan TNTN secara terpadu dan berkelanjutan.

Baca :

• » SPS Riau Gelar Buka Puasa Bersama Mitra dan Santuni Anak Yatim
• » 215 Masjid di Riau Siap Terima Pemudik Selama Libur Idulfitri 1447 H
• » BI Riau Perkuat Stabilitas Ekonomi, Siapkan Layanan Rupiah Jelang Ramadan dan Idulfitri

Irjen Herry menyampaikan, persoalan TNTN merupakan konflik yang kompleks dan telah berlangsung selama puluhan tahun. 

Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum, karena di dalamnya terdapat aspek sosial, historis, serta rasa keadilan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut, baik di zona inti maupun penyangga.

“Penanganan TNTN tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum semata. Ada dimensi sosial dan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian bersama, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berimbang,” ujar Irjen Herry.

Irjen Herry menekankan bahwa penguatan sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam penyelesaian konflik. Ia mendorong keterlibatan aktif Polri, TNI, pemerintah daerah, Balai TNTN, serta seluruh pemangku kepentingan agar bergerak dalam satu tujuan dan komitmen yang sama.

“Semua unsur harus berada dalam satu kerangka berpikir dan satu arah. Kolaborasi yang solid menjadi fondasi agar penyelesaian TNTN dapat berjalan tuntas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi intensif dengan Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk ATR/BPN. Koordinasi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan dan langkah yang diambil bersifat terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai langkah strategis ke depan, Irjen Herry mendorong penyusunan peta jalan atau roadmap penanganan TNTN. Ia menargetkan pada tahun 2026 telah tersedia roadmap yang memuat tahapan penanganan, linimasa kegiatan, tolok ukur keberhasilan, kebutuhan anggaran, serta pelibatan personel lintas instansi.

Selain itu, Irjen Herry menilai pendekatan dialogis dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat ulayat menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian. Dialog tersebut diharapkan dapat mengakomodasi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan hukum, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kehadiran negara.

Dalam upaya mencari solusi, Kapolda Riau juga mendorong penerapan kebijakan yang berkeadilan dan humanis, seperti skema perhutanan sosial atau relokasi sukarela yang manusiawi, disertai program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat.

“Negara harus hadir dengan solusi terbaik. Masyarakat tidak boleh merasa terintimidasi, melainkan dilindungi dan diberdayakan. Upaya mitigasi juga telah dan terus dilakukan oleh jajaran Polres setempat,” ungkapnya.

Di kesempatan itu, Irjen Herry  menegaskan bahwa menjaga kelestarian kawasan TNTN merupakan tanggung jawab bersama demi keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Namun, ia menekankan bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat masyarakat tetap menjadi kewajiban moral negara.

“Penyelesaian persoalan TNTN adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pemberi solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.*