PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) kembali mengambil langkah strategis dengan menjemput bola ke pemerintah pusat untuk mengamankan dukungan anggaran pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya guru.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan di wilayah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Kubah tersebut.

Langkah ini difasilitasi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) I Riau, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, yang mendampingi Pemkab Rohil dalam kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan komisi DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Baca :

• » Relawan Pertamina Peduli Jemput Bola Layani Korban Banjir dan Longsor di Sumatra
• » Petinggi UEFA Mulai Pertimbangkan Sanksi Israel
• » Persada Darul Aman terima bantuan perlengkapan sepakbola

Agenda pertama adalah pertemuan Bupati Rokan Hilir H Bistamam, yang diwakili Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni, bersama Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Effendi, dan Anggota DPRD Rohil H Raja Hot, dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti, di Kompleks Kemendikdasmen.

Turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M Nurhidayat, Kepala Baperida Benny Martedi, dan Kepala BKPSDM Yulisma. Pertemuan ini juga dihadiri jajaran pejabat Kemendikdasmen, antara lain Sekjen Ir Suharti,  Dirjen GTK Prof Dr Nunuk Suryani, dan Irjen Faizal.

“Kami membahas penguatan sektor pendidikan di Rokan Hilir, terutama peningkatan kualitas guru dan sarana sekolah,” ujar Karmila Sari, Rabu (21/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Mendikdasmen membuka peluang bagi guru TK, PAUD, dan SD yang belum berpendidikan S1 untuk melengkapi data pada basis data nasional.

Guru-guru tersebut akan difasilitasi mengikuti pendidikan S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan kampus mitra yang ditetapkan kementerian.

“Kampus mitra akan ditentukan oleh pusat. Untuk Riau, termasuk Rokan Hilir, akan dikoordinasikan secara nasional,” jelas Karmila, anggota Komisi X DPR RI.

Selain itu, Pemkab Rohil mengusulkan bantuan rehabilitasi sekolah serta penataan kepala sekolah definitif agar perbaikan sarana pendidikan dapat berjalan optimal.

Mendikdasmen juga menekankan penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di lingkungan sekolah, dengan melibatkan peran aktif orang tua. “Kita tidak hanya mencetak anak cerdas, tetapi juga berkarakter dan bermoral,” pesannya.

Agenda berikutnya, Pemkab Rohil menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI. Dalam forum tersebut, Pemkab Rohil menyampaikan belum cairnya hak daerah senilai sekitar Rp520 miliar, terdiri dari tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) dan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga.

RDPU dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Dr H Mukhamad Misbakhun, didampingi Wakil Ketua Fauzi Amro, MSi, serta sejumlah anggota komisi. Rombongan Pemkab Rohil turut diperkuat Kepala Dinas Sosial Andi Rahman, dan Kepala Dinas PUPR Khoirul Fahmi.

Pemkab Rohil menegaskan ketergantungan tinggi daerah terhadap DBH sebagai wilayah penghasil minyak dan kelapa sawit. Sekitar 70 persen APBD terserap untuk belanja pegawai dan operasional, sehingga ruang fiskal pembangunan infrastruktur sangat terbatas.

“Kami berharap Komisi XI dapat mendorong percepatan penyaluran DBH agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal,” kata Karmila.

Ia juga menyoroti kondisi geografis Rokan Hilir yang didominasi lahan gambut dan tingginya aktivitas kendaraan bertonase berat akibat industri sawit, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan fiskal pusat.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan pertemuan bersama Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, Prof Dr Ahmad Najib Burhani,  didampingi Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi Adi Nuryanto.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Rohil mengusulkan pendirian Sekolah Garuda. Usulan ini disambut positif, namun kementerian merekomendasikan pembangunan dilakukan di atas lahan baru, bukan memanfaatkan gedung lama.

“Sekolah Garuda membutuhkan desain dan tata ruang khusus, sehingga diperlukan lahan kosong sekitar 20 hektare agar sesuai standar,” ungkap Karmila.

Pemkab Rohil menyatakan kesiapan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di daerah.*