PEKANBARU – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau mencatat realisasi penerimaan pajak neto tahun 2025 sebesar Rp15,81 triliun atau 89,10 persen dari target Rp17,75 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerja sama Pemerintah Provinsi Riau sepanjang tahun 2025.

Secara tahunan, penerimaan pajak neto pada 2025 mengalami kontraksi sebesar 6,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca :

• » Apical Salurkan 1.247 Paket Sembako untuk Warga Lubuk Gaung Jelang Idulfitri 1447 H
• » Safari Ramadan 2026 di Wilayah 02, BNI Santuni Anak Yatim dan Pererat Silaturahmi
• » PTPN IV Regional III Awali 2026 dengan Kinerja Optimal

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi pada beberapa jenis pajak serta adanya penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025.

Penyesuaian kebijakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang pengadministrasian Wajib Pajak Cabang dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara terpusat berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.

Untuk tahun 2026, kata Ardiyanto, Kanwil DJP Riau menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp22,16 triliun, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya. "Dalam upaya mencapai target tersebut, Kanwil DJP Riau mengharapkan dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Riau," ujar Ardiyanto, Rabu (28/1/2026).

Capaian penerimaan pajak dan rencana target 2026 tersebut disampaikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam audiensi yang berlangsung pada Senin (27/1/2026). SF Hariyanto menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan Kanwil DJP Riau.

Ia menegaskan bahwa setiap program dan inisiatif DJP akan ditindaklanjuti secara konkret oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Pemerintah Provinsi Riau juga berkomitmen memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan.

Bentuk kerja sama tersebut meliputi pemanfaatan dan pertukaran data, pengawasan bersama, serta edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. 

Selain itu, audiensi juga membahas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi Riau.

PKS Tripartit ini bertujuan mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan pajak daerah melalui pertukaran data, pengawasan Wajib Pajak secara bersama, koordinasi kebijakan pajak daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ardiyanto menegaskan, Kanwil DJP Riau berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelayanan perpajakan, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi pembangunan nasional dan daerah.

“Kami berharap hubungan baik antara Kanwil DJP Riau dan Pemerintah Provinsi Riau, termasuk organisasi perangkat daerah di bawahnya, tetap terjaga agar berbagai upaya pengumpulan penerimaan pajak pusat dan daerah dapat dilakukan secara optimal,” kata Ardiyanto.*