PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, memastikan penertiban tiang reklame atau baliho terus berlanjut tahun ini. Penertiban ini merupakan bagian dari penataan Kota Bertuah.

Hal ini juga sejalan dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan untuk menertibkan sampah visual yang merusak estetika kota.

"Penertiban tiang baliho terus akan kita laksanakan, untuk memperindah Kota Pekanbaru," tegas Wako Agung, Kamis (5/2/2026).

Baca :

• » Penuhi Hak Kesehatan, Lapas Pekanbaru Izinkan Warga Binaan Berobat ke Luar
• » Mal SKA Gelar Buka Bersama Manajemen dan Santuni Anak Yatim
• » Biznet Perkuat Layanan di Pekanbaru, Targetkan Pertumbuhan Pelanggan 30 Persen

Menurutnya, upaya guna mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai Green City atau kota hijau. Penertiban sendiri sudah dimulai sejak tahun 2025 kemarin.

Pemerintah kota melalui tim gabungan, sudah melakukan pembongkaran terhadap ratusan tiang reklame di sepanjang Jalan Jendral Sudirman.

Namun, pasca instruksi Presiden RI saat Rakornas pada awal pekan ini, intensitas penertiban ditingkatkan guna memastikan tidak ada lagi struktur bangunan reklame yang berdiri tanpa izin atau menyalahi tata ruang yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga Februari 2026, tim gabungan telah berhasil mengeksekusi pemotongan terhadap 198 tiang baliho berukuran besar.

Selain itu, sekitar 300 baliho berbagai ukuran juga ditertibkan karena dinilai merusak estetika dan membahayakan keselamatan pengguna jalan akibat konstruksi yang tidak standar.

"Penertiban ini bukan sekadar penegakan aturan administratif semata. Billboard dan baliho yang semrawut adalah sampah visual yang mengganggu estetika kota. Karena itu kami tertibkan agar Pekanbaru menjadi lebih rapi, nyaman, dan enak dipandang," paparnya.

Agung menegaskan bahwa setiap poin arahan Presiden harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal kenyamanan visual kota.

"Kami ingin Pekanbaru menjadi kota yang sigap dan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Arahan Presiden kami terjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan melalui sinergi kuat bersama Forkopimda, termasuk aparat penegak hukum yang memastikan proses pemotongan berjalan kondusif," pungkasnya.^