PEKANBARU - Bank Indonesia (BI) memperkenalkan strategi baru pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). 

Program ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan, di tengah tantangan perubahan iklim dan karakter pangan yang musiman.

Peluncuran GPIPS Wilayah Sumatera 2026 digelar di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (11/2/2026). Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak lagi cukup berorientasi jangka pendek, tetapi harus dibangun dari sisi hulu hingga hilir secara terintegrasi.

Baca :

• » Resmi Diluncurkan di Riau, New Honda Vario Evo 160 Lebih Agresif dan Modern
• » Hyundai Stargazer Cartenz dan Stargazer Cartenz X Diluncurkan di Pekanbaru, Ini Fitur Unggulannya
• » Journey Room PHR Hadir Dengan Sentuhan Imersif Resmi Diluncurkan

"Pendekatan inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan agar stabilitas harga tidak hanya terjaga sesaat, tetapi juga didukung oleh pasokan pangan yang kuat secara struktural," ujar Ricky.

Sepanjang 2025, inflasi nasional tercatat 2,92 persen (year-on-year), masih berada dalam sasaran 2,5±1 persen. Namun pada Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama dipicu kelompok pangan bergejolak (volatile food).

Kondisi ini mempertegas pentingnya penguatan pengendalian inflasi pangan agar tetap berada dalam kisaran 3,0–5,0 persen, sesuai arahan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Dalam forum tersebut, BI memaparkan tiga strategi utama untuk memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, diantaranya fokus pada hortikultura melalui pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam yang terkoordinasi antarwilayah dan antarwaktu guna mengantisipasi risiko iklim ekstrem.

Kemudian meningkatkan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD), bersinergi dengan BUMN logistik untuk memperkuat rantai pasok dan menekan disparitas harga. Lalu memanfaatkan data neraca pangan untuk mendukung KAD serta penguatan peran BUMD dan perusahaan pangan daerah sebagai offtaker hasil produksi petani.

"Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani," tegas Ricky.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya inovasi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui aplikasi SiBenih dan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemprov Sumsel membangun ekosistem pangan yang tangguh dan adaptif.

Sumatera Selatan, yang merupakan produsen beras terbesar ketiga nasional, bahkan meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional 2025.

GPIPS merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Terdapat tiga pembaruan utama dalam GPIPS, yakni 
penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan, terutama menghadapi cuaca ekstrem.
Program pengendalian inflasi yang lebih komprehensif guna menjaga stabilitas harga jangka pendek. Dan
sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Kegiatan GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera. Tiga kesepakatan strategis dihasilkan, yakni fokus stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), penguatan produksi berbasis adaptasi iklim, serta percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.

Selain itu, agenda turut diisi temuwicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana prasarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, hingga pelepasan truk komoditas KAD.

GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang akan berlanjut di Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan. Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi dalam mitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, mengurangi disparitas antarwilayah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.*