|
METRORIAU.COM
|
![]() |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

PEKANBARU - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh Rabu (18/2/26) pekan depan. Penetapan ini berdasarkan Maklumat PP Muhammadiyah, Nomor: 2/MLM/I.0/E/2025, tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Riau, Dr H Imron Rosyadi ST MH, didampingi Ketua Majelis Tarjih dan Tajid PW Muhammadiyah Riau, Dr H Agustiar MAg, dan Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Umri, Prof H Muhammad Nazir MAg, di aula kampus utama Umri, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, Kamis (12/2/26).
Menurut Imron Rosyadi, dalam penetapan awal Ramadan tersebut hisab Muhammdiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, yaitu perhitungan astronomis yang menetapkan awal bulan Hijriah saat matahari terbenam lebih dulu dari pada bulan, selama hilal sudah di atas ufuk.
"Dengan begitu dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan PP Muhammadiyah ditetapkan bahwa awal puasa atau 1 Ramadan ditetapkan pada Rabu tanggal 18 Februari 2026. Kemudian, Idulfitri atau 1 Syawal ditetapkan pada Jumat tanggal 20 Maret 2026,” kata Imron.
Ia menambahkan bahwa dengan sudah adanya keputusan dari PP Muhammdiyah tersebut, pihaknya meminta seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah untuk dapat mengikutinya. Namun demikian, jika nantinya ada perbedaan dalam penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk dapat saling menghormati.
"Kami harapkan tidak ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan tahun ini. Kalau memang ada perbedaan, kami minta masyarakat saling menghormati, dan hal itu biasa saja, apalagi saat ini masyarakat kita sudah cerdas menanggapi perbedaan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Umri, Muhammad Nazir, menambahkan, setiap tahunnya, awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah ditetapkan langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah.
"Jika pun ada perbedaan penetapan hari dan tanggal dengan keputusan pemerintah, hal itu bukanlah suatu masalah. Apalagi masyarakat juga bebas memilih, mengikuti ketetapan dari pemerintah atau Muhammadiyah. Yang terpenting adalah bagaimana amal-amal Ramadan itu dilaksanakan sebaik-baiknya dan sekhusuk-khusuknya," tutupnya.*