PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pengelolaan hutan berkelanjutan mampu menghasilkan manfaat ekonomi melalui skema jasa lingkungan dan pasar karbon internasional. Upaya dinilai menjadi peluang strategis bagi daerah dengan tutupan hutan dan lahan gambut yang luas seperti Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, M Job Kurniawan, mengatakan peluang tersebut terbuka berkat dukungan berbagai lembaga global dan organisasi nonpemerintah.

Menurutnya, Riau telah menerima dukungan dari United Nations Environment Programme (UNEP) serta lebih dari 16 NGO yang aktif dalam program perlindungan hutan dan pengurangan emisi.

Baca :

• » HKKN Riau Halal Bihalal Bersama TNI-Polri Uhang Kincai, Perkuat Silaturahmi dan Komitmen Pembangunan
• » Wakapolda Riau Turun ke Panipahan, Tegaskan Zero Tolerance Narkoba
• » Pemprov Riau Susun Langkah Tingkatkan PAD, Target Rp5 Triliun

"Kami mendapat bantuan dari UNEP dan NGO-NGO. Sudah lebih dari 16 lembaga yang terlibat. Dengan dukungan ini, pemetaan kawasan hutan Riau diharapkan bisa masuk ke bursa internasional," sebut Job di Pekanbaru, Rabu (25/2/2026).

Job menjelaskan, saat ini pemerintah daerah tengah melakukan pengelompokan kawasan hutan dan penghitungan potensi karbon. Langkah ini menjadi bagian penting agar Riau dapat berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan jasa lingkungan global, khususnya pasar karbon.

Ia menegaskan, daerah yang memiliki kawasan hutan luas semestinya memperoleh manfaat yang adil dari upaya menekan emisi gas rumah kaca.

"Hutan kita luas. Kalau kita diminta melindungi dan menekan emisi, maka harus ada penghargaan. Kita tidak melihatnya secara sempit, tetapi sebagai bagian dari kontribusi global," tegasnya.

Saat ini Pemprov Riau juga tengah memproses Forest Reference Level (FRL) di Kementerian Kehutanan. FRL merupakan dasar penilaian penurunan emisi dari sektor kehutanan yang akan menjadi acuan dalam skema perdagangan karbon.

Dengan luas hutan sekitar 5,3 juta hektare dan lahan gambut mencapai 4,9 juta hektare, Riau dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi karbon. Besarnya cadangan karbon di kawasan tersebut menjadi modal penting untuk masuk dalam mekanisme pasar karbon internasional.

Pemprov Riau menegaskan, manfaat dari skema ekonomi karbon tidak hanya berhenti pada penerimaan daerah, tetapi harus kembali dirasakan masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelatihan, bantuan permodalan, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan.

"Kami berharap dunia internasional menghargai kinerja daerah dalam menjaga hutan. Manfaatnya harus bisa kembali kepada masyarakat Riau," pungkas Job.

Dengan dukungan lembaga internasional dan kesiapan regulasi, Riau kini bersiap menjadikan hutan sebagai aset ekonomi hijau yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam agenda pengendalian perubahan iklim global.*