PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah bersiap menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah efisiensi energi. Kebijakan masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan WFH direncanakan mulai diberlakukan pada April 2026. Langkah diambil untuk mendukung penghematan penggunaan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global.

"Untuk ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi listrik dan BBM, akan kita berlakukan WFH," ujar SF Hariyanto, Senin (30/3/2026).

Baca :

• » Mutasi di Kejati Riau, Dua Asisten hingga Kajari Rohul Dilantik
• » Pemprov Riau Ajukan Dua Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak
• » 22 Hari Operasi Antik 2026, Polda Riau Tangkap 557 Tersangka Narkoba

Ia menjelaskan, kondisi global saat ini turut memengaruhi harga minyak dunia yang telah melampaui 100 dolar AS per barel. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan langkah antisipatif.

"Kita harus waspada, mengencangkan ikat pinggang, dan melakukan efisiensi," tegasnya.

Dalam skema WFH tersebut, penggunaan kendaraan dinas akan dibatasi. Seluruh kendaraan dinas Pemprov Riau diminta tidak digunakan selama periode WFH, khususnya pada akhir pekan.

"Kemungkinan akan diberlakukan mulai Jumat. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu, kendaraan dinas tidak boleh digunakan dan harus standby di rumah penanggung jawab," jelasnya.

Selain itu, penghematan juga dilakukan pada penggunaan listrik di lingkungan perkantoran. SF Hariyanto menginstruksikan agar perangkat seperti AC dan lampu dimatikan saat kantor tidak beroperasi.

"Untuk Jumat sampai Minggu, listrik dan AC dimatikan. Senin sampai Kamis, pagi hari tidak perlu langsung menyalakan AC, cukup buka jendela. Nanti siang baru dinyalakan," katanya.

Meski bekerja dari rumah, ia menegaskan kinerja ASN tidak boleh menurun. Sistem kerja akan dialihkan secara daring, termasuk melalui rapat virtual.

"WFH bukan berarti tidak bekerja. Hari Jumat tetap bekerja, hanya melalui Zoom. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan," tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Pemprov Riau akan melakukan evaluasi berkala. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta membandingkan penggunaan listrik sebelum dan sesudah penerapan WFH.

"Saya minta kepala OPD melakukan evaluasi. Lihat apakah ada pengurangan penggunaan listrik dan apakah program ini efektif," pungkasnya.*