PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit sektor infrastruktur, Senin (20/4/2026), sebagai langkah strategis menyesuaikan kebijakan terbaru sekaligus merespons tekanan fiskal daerah.

Rakor yang berlangsung di Ruang Melati itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi. Ia menegaskan perubahan regulasi yang terjadi saat ini harus dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan agar implementasinya berjalan optimal.

"Secara prinsip ada perubahan regulasi terbaru. Kita tidak memperdebatkan besaran DBH sawit, namun yang jelas jumlahnya saat ini cenderung menurun," ujar Syahrial.

Baca :

• » PTPN IV PalmCo-ITS Kolaborasi Wujudkan Bensin Sawit
• » Wakapolda Riau Turun ke Panipahan, Tegaskan Zero Tolerance Narkoba
• » Serangga Penyerbuk Dilepas, Harapan Baru untuk Masa Depan Sawit Indonesia

Ia mengungkapkan, kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tantangan serius. Karena itu, setiap alokasi anggaran dituntut untuk lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam rakor tersebut, pembahasan difokuskan pada penyesuaian rencana kerja yang mengacu pada regulasi terbaru, yakni perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91 Tahun 2023 menjadi PMK Nomor 10 Tahun 2026. Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini adalah adanya peluang bagi daerah untuk menerima alokasi DBH sebagai daerah penghasil sekaligus daerah perbatasan.

Sebelumnya, daerah hanya dapat menerima satu kategori alokasi. Dengan kebijakan baru ini, distribusi dana diharapkan menjadi lebih adil dan mencerminkan kondisi geografis serta kontribusi masing-masing daerah.

Tak hanya itu, penggunaan DBH sawit juga kini lebih fleksibel. Jika sebelumnya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, kini minimal 15 persen dana dapat dialokasikan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah, dengan tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur.

Namun demikian, fleksibilitas tersebut diiringi dengan pengetatan administrasi. Pemerintah daerah diminta meningkatkan akuntabilitas serta ketepatan dalam pengelolaan anggaran.

"Konsekuensinya, administrasi akan semakin ketat. Rakor ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi prosedur agar lebih akuntabel dan tepat sasaran," tegasnya.

Melalui rakor ini, Pemprov Riau berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan baru, sehingga pengelolaan DBH sawit dapat berjalan lebih optimal di tengah dinamika keuangan daerah.*