SIAK — Bupati Siak, Afni Zulkifli bergerak cepat dan menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah, dengan berkoordinasi seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, di Ruang Zamrud, Komplek Rumah Rakyat
 
Rapat bentuk respon Bupati Afni atas keluhan masyarakat kepada dirinya atas kesulitan mendapatkan BBM, pasca kenaikan harga dan terbatasnya pasokan di beberapa daerah pelosok.
 
“Kami perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan, khususnya ke wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terpencil). Salah satunya dengan menggunakan jasa kelompok pelangsir keranjang minyak,” kata dia, Rabu (6/5/2026).
 
Ia menyebutkan realita dilapangan dari 130 kampung/kelurahan di Kabupaten Siak 50 persen berada di pelosok tidak bisa datang langsung ke SPBU dikarenakan jarak tempuh 30-50 kilometer.
 
Dan selama ini mereka bergantung pada distribusi BBM melalui kelompok pelangsir keranjang minyak.
 
“Ribuan kendaraan pribadi rakyat kita yang ada di pelosok kampung, tidak bergerak hari ini. Bukan 100, 200 orang ini menyangkut hajat hidup ribuan rakyat di negeri penghasil minyak" ungkap Afni.
 
Ia menegaskan, kelompok pelangsir ini merupakan penolong, mereka perpanjangan tangan dalam mendistribusikan BBM ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
 
“Karena itu, mereka perlu diberikan ruang untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
 
Pemkab Siak juga mengajukan permohonan relaksasi kepada Pertamina dan BPH Migas agar kelompok pelangsir keranjang minyak dapat tetap memperoleh BBM dari SPBU, dengan pengawasan ketat.
 
“Saya minta relaksasi dan solusi dari Pertamina untuk mengizinkan mereka mendapatkan BBM, untuk disalurkan ke daerah-daerah terpelosok, dengan catatan bila terbukti menimbun BBM, silahkan berlakukan aturan hukum,” tegasnya.
 
Senada disampaikan, Komisi ll DPRD Kabupaten Siak Sujarwo, menyampaikan, penyaluran dengan pelangsir keranjang minyak saat ini sangat membantu masyarakat.
 
”Kami meminta relaksasi penyaluran BBM ke daerah 3T untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ringkas Sujarwo.
 
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pertamina, Hary Prasetyo, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memberikan relaksasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
"Kami siap memberikan relaksasi, selama tetap berjalan sesuai aturan yang ada,” ungkapannya.
 
Sementara itu, perwakilan BPH Migas, Liza, menjelaskan bahwa secara regulasi distribusi BBM seharusnya dilakukan melalui sub penyalur resmi, sehingga keberadaan pelangsir perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 
Namun demikian, Bupati Siak menyatakan bahwa kehadiran Pertamina dan BPH Migas dalam rapat tersebut merupakan upaya pemerintah daerah mencari solusi terbaik demi kepentingan khalayak ramai.
 
“Kami hadirkan BPH Migas dan Pertamina untuk mencari solusi. Kami memperjuangkan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM, dan kami siap berkoordinasi demi kebutuhan rakyat,” tegasnya.*