PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto membuka rangkaian sosialisasi kepatuhan investasi terpadu bagi PMA/PMDN melalui pengawasan berbasis resiko, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Menara BRK Syariah, disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Direktur Wilayah I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Republik Indonesia. 

Dikatakan Plt Gubri, penguatan investasi daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara pusat, daerah dan Investor, terutama dalam memastikan target investasi Provinsi Riau pada Tahun 2026 sebesar Rp72,5 triliun. 

Baca :

• » Hadir di Desa Sumber Makmur, MBG Diharapkan Efektif Tingkatkan Gizi Penerima Manfaat
• » Abdul Wahid ke London untuk Tingkatkan PAD, Dugaan Pemerasan Mulai Terbantahkan
• » Gaet Insentif Fiskal, OPD di Rohil Diminta Tingkatkan Inovasi

"Ini juga berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah serta memastikan investasi di daerah benar-benar terealisasi, tertib, dan memberikan dampak bagi pembangunan daerah," katanya.

Namun untuk mencapai target tahunan tersebut, dikatakan SF Hariyanto, dibutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui penguatan kebijakan investasi, fasilitasi penyelesaian hambatan usaha, dan sinkronisasi pusat-daerah menjadi sangat penting dalam mendorong percepatan realisasi investasi di Provinsi Riau.

"Dari perkembangan ekonomi Triwulan I Tahun 2026, kita melihat arah transformasi ekonomi Riau mulai bergerak semakin kuat ke sektor nonmigas. Ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen, sementara ekonomi tanpa migas tumbuh lebih tinggi yakni 5,86 persen," katanya.

"Ini menunjukkan bahwa penguatan sektor industri pengolahan, perkebunan, perdagangan, dan jasa mulai memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," tambah SF Hariyanto.

Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya terfokus pada kawasan investasi yang sudah tumbuh, tetapi juga mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial lainnya di Provinsi Riau agar pertumbuhan ekonomi semakin merata.

"Keberhasilan investasi bukan hanya diukur dari besarnya PMA dan PMDN yang masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut mampu membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah," katanya.

Target peningkatan PAD Provinsi Riau membutuhkan dukungan aktivitas ekonomi yang sehat, usaha yang legal, dan kepatuhan pelaku usaha yang berjalan baik.

"Kalau investasi tumbuh dan tertib, maka dampaknya akan langsung terasa terhadap penguatan PAD daerah dalam menurunkan gini rasio dan mampu memberikan multiplayer efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau," ujarnya.*