PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperkuat industri halal dan ekonomi syariah menjelang pelaksanaan Program Wajib Halal Oktober 2026.

Hingga saat ini, sebanyak 35.432 usaha di Riau telah terverifikasi halal dengan lebih dari 81 ribu produk halal beredar di masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, usai menghadiri sosialisasi Program Wajib Halal Oktober 2026 tingkat Provinsi Riau di MTC Mall Panam, Kamis (4/6/2026).

Baca :

• » Bupati Inhu Ajak Pengusaha Manfaatkan Layanan Terbang Wings Air Japura-Batam
• » Apical Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Sekitar Operasional di Dumai
• » PT ITA Dukung Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Pelajar di Kawasan Operasi Perusahaan

Syahrial menegaskan, dukungan Pemprov Riau terhadap program wajib halal bukanlah hal baru. Menurutnya, berbagai langkah penguatan ekosistem halal telah dilakukan jauh sebelum program nasional tersebut diluncurkan.

"Pemerintah Provinsi Riau memandang halal tidak hanya sebagai pemenuhan ketentuan syariat, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat daya saing usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Syahrial mengungkapkan, perkembangan sektor halal di Riau tidak hanya terlihat dari meningkatnya jumlah sertifikasi halal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan data tahun 2025, nilai ekspor produk halal berbasis lemak dan minyak hewani maupun nabati dari Riau mencapai 10,43 miliar dolar AS, atau sekitar 57,45 persen dari total ekspor daerah.

Menurutnya, angka tersebut menjadi bukti bahwa industri halal telah berkembang menjadi salah satu pilar ekonomi yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan daya saing daerah.

"Halal bukan lagi sekadar urusan label dan sertifikasi. Industri halal telah menjadi kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah," kata Syahrial.

Selain sektor ekspor, perkembangan ekonomi syariah di Riau juga tercermin dari meningkatnya akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha. Saat ini, total pembiayaan syariah kepada UMKM di Provinsi Riau telah mencapai sekitar Rp3,58 triliun. Nilai tersebut menunjukkan semakin kuatnya dukungan terhadap sektor usaha produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

"Ini menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi syariah di Riau terus berkembang dan semakin memberikan dukungan terhadap penguatan UMKM," jelasnya.

Syahrial menegaskan, Program Wajib Halal Oktober 2026 bukanlah titik awal bagi Riau, melainkan momentum untuk mempercepat dan memperluas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan industri halal.

Karena itu, ia menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku usaha.

Sosialisasi Program Wajib Halal Oktober 2026 sendiri dilaksanakan di 38 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Riau. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor makanan dan minuman, mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Pemprov Riau berharap semakin banyak UMKM yang mengantongi sertifikat halal sehingga produk lokal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.*