PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mematangkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kontribusi sektor perkebunan dan industri minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Upaya diwujudkan dengan pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan - perusahaan terkait.

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kontribusi Pelaku Usaha Perkebunan dan Industri CPO yang dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi, di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (8/6/2026).

Baca :

• » 69 Jembatan Selesai Dibangun, Brimob Polda Riau Perkuat Akses dan Konektivitas Warga Pedesaan
• » PCR dan SPS Riau Sepakati Kerja Sama Pengembangan Kurikulum dan Magang Mahasiswa
• » Walubi Riau Gelar Ramah Tamah dan Apresiasi Guru Agama Buddha

Helmi menegaskan, sektor perkebunan dan industri kelapa sawit memiliki potensi besar untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Karena itu, koordinasi lintas instansi perlu dipercepat agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.

"Harapan kita, percepatan koordinasi ini mampu memberikan penguatan terhadap fiskal Pemprov Riau melalui optimalisasi penerimaan daerah dari sektor perkebunan dan industri kelapa sawit," ujarnya.

Helmi juga meminta seluruh tahapan pelaksanaan pemeriksaan disiapkan secara matang, mulai dari jadwal kegiatan, susunan personel, lokasi perusahaan yang menjadi sasaran, hingga target yang ingin dicapai.

Menurutnya, seluruh tim harus memiliki pemahaman yang sama agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menargetkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satgas dapat diselesaikan dalam pekan ini sehingga menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas di lapangan.

"Item-item yang menjadi perhatian harus diketahui bersama oleh seluruh tim agar kita tidak salah langkah," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengungkapkan bahwa saat ini SK satgas masih dalam tahap penyempurnaan. Nantinya, satgas akan dibagi ke dalam tiga bidang utama yang fokus pada optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Ketiga satgas tersebut meliputi bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta bidang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Menurut Ninno, pembahasan kali ini difokuskan pada satgas bidang PBBKB dan PAP yang akan menerapkan pola kerja baru melalui pemeriksaan langsung ke perusahaan-perusahaan. Tim akan melakukan pengecekan terhadap kepatuhan pembayaran pajak air permukaan, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan, hingga pemanfaatan alat berat yang berpotensi menjadi objek pajak daerah.

"Bapenda akan menyusun jadwal dan membentuk grup koordinasi untuk tim. Hasil pemeriksaan nantinya akan dipaparkan berdasarkan temuan di lapangan," jelas Ninno.

Langkah menjadi bagian dari upaya Pemprov Riau memperluas basis penerimaan daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi dan berbasis pemeriksaan lapangan, pemerintah berharap potensi pajak dari sektor perkebunan dan industri kelapa sawit dapat tergali secara optimal serta memberikan kontribusi lebih besar bagi kas daerah.*