PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau telah membangun ruas jalan sepanjang lebih dari 200 kilometer di jalur lintas Bono, tepatnya dari Bunut hingga Sokoi, Kabupaten Pelalawan. Proyek tersebut menghabiskan anggaran hampir mencapai Rp1 triliun sejak mulai dikerjakan pada 2004.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, Zulfahmi, menjelaskan pembangunan jalan ini bertujuan membuka akses darat menuju kawasan wisata Bono Wave yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Total anggaran dari Bunut sampai Sokoi hampir Rp1 triliun sejak awal pembangunan. Dulu tidak ada akses darat, sekarang sudah terhubung hingga Teluk Meranti sejak 2023,” ujarnya di Pekanbaru.

Baca :

• » Perubahan APBD 2026 Disepakati, Pemko Dumai Perkuat Arah Pembangunan
• » Ini 15 Tipe Kendaraan Listrik Yadea dan Harganya di Jalan Durian Pekanbaru
• » Meriah, Ada 200 Voucher Diskon Umrah dan Doorprize di Jalan Santai HUT RI di RW 01 Tuah Madani

Ia merinci, ruas jalan tersebut terbagi dalam tiga segmen utama, yakni Bunut–Teluk Meranti sepanjang 84 kilometer, Teluk Meranti–Sebekek 84 kilometer, dan Sebekek–Sokoi 54 kilometer.

Untuk ruas Bunut hingga Teluk Meranti, kondisi jalan saat ini sudah beraspal dan relatif baik. Sementara pada segmen Teluk Meranti menuju Sebekek, sebagian besar juga telah diaspal, meski masih terdapat titik rawan genangan terutama di kawasan industri dan konsesi hutan saat hujan.

Adapun ruas Sebekek hingga Sokoi masih dalam tahap pengembangan. Dari total panjang 54 kilometer, baru sekitar 3,8 kilometer yang telah dilakukan penimbunan, sehingga masih tersisa sekitar 50 kilometer yang belum tersentuh pembangunan.

Zulfahmi menegaskan bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap karena panjangnya ruas yang dikerjakan serta keterbatasan anggaran.

“Tidak bisa diselesaikan sekaligus. Pengerjaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” jelasnya.

Proyek ini didukung dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBD, program Inpres Jalan Daerah (IJD), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, percepatan pembangunan jalan ini juga menjadi tuntutan masyarakat. Sebelumnya, warga Desa Kubangan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau pada 10 Agustus 2026, meminta perbaikan jalan sepanjang sekitar 13 kilometer yang menjadi akses utama mereka.

Menanggapi hal itu, pihak PUPRPKPP Riau menyatakan belum dapat langsung merealisasikan permintaan tersebut, namun akan mengupayakan kolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut untuk membantu pembangunan jalan.*