PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengajukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dan Pertalite ke pemerintah pusat guna mengatasi kemacetan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Riau. Langkah seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang momen Natal dan Tahun Baru.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, mengonfirmasi bahwa pengajuan penambahan kuota Bio Solar tercatat sebesar 99.700 Kilo Liter (KL), sedangkan usulan penambahan Pertalite mencapai 99.556 KL. Saat ini Pemprov Riau masih menunggu keputusan akhir penetapan kuota tersebut dari instansi teknis di tingkat pusat.

"Pemprov Riau telah mengajukan kuota BBM jenis Bio Solar dan Pertalite. Tapi hingga saat ini masih tinggal menunggu persetujuan dari pusat dalam hal ini BPH Migas," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau, Ismon, saat memberikan keterangan di Pekanbaru, Sabtu (5/9/2026).

Baca :

• » Antisipasi Karhutla, PT NSR Serahkan Bantuan Alat Pemadam Api ke MPA Desa Mentulik
• » Pemko Pekanbaru Siapkan 21 Puskesmas Antisipasi Dampak Kabut Asap
• » Perusahaan HTI di Ukui Kolaborasi dengan Polres Pelalawan

Ismon menjelaskan bahwa lonjakan konsumsi BBM rutin terjadi pada periode akhir tahun akibat peningkatan aktivitas transportasi publik dan logistik. Oleh karena itu, pasokan tambahan sangat Diperlukan untuk menekan potensi kelangkaan dan kemacetan lalu lintas di sekitar area SPBU.

Guna menjaga ketertiban distribusi BBM di lapangan, Dinas ESDM Provinsi Riau juga telah mengoordinasikan fenomena antrean panjang ini kepada pihak penyalur resmi. Koordinasi intensif dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang memegang kewenangan teknis pengaturan dan penyaluran BBM ke SPBU.

Meskipun stok Pertalite saat ini dipastikan masih mencukupi kebutuhan harian masyarakat hingga akhir tahun, Pemprov Riau menilai langkah cadangan tetap harus disiapkan. Penambahan kuota Pertalite difungsikan sebagai antisipasi utama apabila terjadi lonjakan konsumsi yang drastis selama periode libur panjang.*