PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong agar program penyediaan listrik perdesaan tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Terutama digitalisasi pendidikan, perumahan, dan penyediaan fasilitas publik.

Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai bantuan dan fasilitas yang telah disalurkan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal, tanpa terkendala keterbatasan akses listrik.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan listrik saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan penerangan rumah tangga. Keberadaan listrik telah menjadi bagian penting dari infrastruktur dasar yang menunjang pendidikan, aktivitas ekonomi hingga pelayanan publik.

Baca :

• » GMPB Dukung Agrinas dan Satgas PKH Berantas Mafia Lahan di Kawasan Hutan Riau
• » Silaturahmi Dengan Pengurus, PSMTI Riau Sosialisasikan Hasil Munas VIII
• » Di Depan Ribuan Maba Umri, Mentan Amran Dorong Jiwa Kewirausahaan dan Ketahanan Pangan

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan dari Pemerintah Daerah serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan di Kantor PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Rabu (16/9/2026).

Syahrial mencontohkan program digitalisasi pendidikan yang telah menjangkau sejumlah sekolah di kabupaten/kota di Riau. Beberapa sekolah telah menerima perangkat interactive flat panel (IFP) dari pemerintah pusat, namun pemanfaatannya tetap membutuhkan dukungan listrik yang memadai.

"Sekolah memang menjadi perhatian. Ada beberapa sekolah di kabupaten/kota kita yang sudah menerima program nasional berupa interactive flat panel, yang memang membutuhkan listrik," katanya.

Menurut Syahrial, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Setiap program perlu disiapkan dengan memperhitungkan kebutuhan infrastruktur pendukung sejak awal.

Penyediaan sarana pendidikan, pembangunan perumahan maupun fasilitas publik, kata dia, harus berjalan beriringan dengan ketersediaan energi. Dengan begitu, fasilitas yang telah dibangun maupun bantuan yang telah disalurkan tidak terkendala saat akan dimanfaatkan masyarakat.

Hal serupa berlaku pada program pembangunan perumahan bagi masyarakat. Penyediaan rumah harus diikuti dengan pemenuhan pelayanan dasar, termasuk akses listrik.

"Jangan sampai sudah mendapatkan program rumah, tetapi rumahnya tidak ada listrik. Karena itu, kebutuhan listrik harus kita pastikan menjadi bagian dari perencanaan," ujarnya.

Untuk itu, Syahrial meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif memetakan lokasi serta kebutuhan listrik pada kawasan yang menjadi sasaran berbagai program pembangunan.

Data tersebut nantinya dapat disinkronkan dengan pemerintah pusat dan PLN sehingga penyediaan jaringan listrik dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan.

General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, mengatakan keberhasilan program listrik perdesaan membutuhkan kolaborasi erat antara PLN dan pemerintah daerah.

Menurutnya, pembangunan jaringan listrik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis. Kejelasan lokasi, kesiapan lahan, akses menuju wilayah sasaran serta penyelesaian administrasi dan perizinan juga menjadi bagian penting yang perlu disiapkan.

"PLN menyadari bahwa kelancaran dan kesuksesan pembangunan listrik perdesaan tidak bisa kami pikul sendiri. PLN tidak bisa berjalan sendiri," kata Didik.

Ia menjelaskan, pola penyediaan listrik akan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah. Untuk wilayah yang masih berada di sekitar jaringan distribusi PLN, elektrifikasi dapat dilakukan melalui perluasan jaringan. Sementara untuk daerah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan, alternatif seperti PLTS komunal maupun PLTS individual dapat dipertimbangkan.

Melalui sinkronisasi tersebut, Pemprov Riau berharap pembangunan kelistrikan dapat berjalan seiring dengan program pendidikan, perumahan dan penyediaan fasilitas publik.*