PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memastikan sejumlah sektor pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD P Tahun Anggaran 2026. Perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta waktu pelaksanaan kegiatan.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi mengatakan, prioritas pembangunan daerah tetap mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD 2025-2029. Sektor yang menjadi perhatian meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi dan pemajuan budaya Melayu.

"Sesuai RPJMD 2025-2029, prioritas pembangunan dialokasikan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi inklusif, inovasi, serta pemajuan budaya Melayu," ucapnya di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/09/2026).

Baca :

• » PT STL Sosialisasikan Layanan Pemanduan dan Penundaan Kapal
• » BPJS Kesehatan Dorong Layanan Jantung Berbasis Outcome
• » CIMB Niaga Perkuat Layanan Digital dan Fisik, Dorong Inklusi Keuangan di Riau

Dalam sektor infrastruktur, Pemprov Riau memberikan perhatian terhadap pemeliharaan dan perbaikan ruas jalan yang menjadi bagian dari konektivitas antarwilayah. Penanganan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan kemampuan keuangan daerah.

"Pemeliharaan dan perbaikan Jalan Datuk Setia Maharaja dilakukan secara bertahap. Penanganan konektivitas wilayah Pekanbaru-Siak-Pelalawan-Kampar dievaluasi dan diprioritaskan berdasarkan skala kerusakan serta kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Diungkapkan, pihaknya juga melakukan penyesuaian terhadap belanja modal untuk memastikan pekerjaan fisik dapat diselesaikan pada sisa waktu tahun amggaran 2026. Pertimbangan tersebut mencakup ketepatan waktu, mutu pekerjaan dan akuntabilitas pelaksanaan.

"Belanja modal jalan jaringan irigasi dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026. Hal ini agar seluruh kegiatan infrastruktur dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat mutu, dan akuntabel," ungkapnya.

Di bidang kesehatan, Pemprov Riau tetap mempertahankan pembiayaan untuk program yang berkaitan dengan Universal Health Coverage (UHC). Kewajiban terhadap BPJS Kesehatan juga menjadi bagian yang terus dikawal dalam pengelolaan APBD.

"Kami komitmen penyelesaian kewajiban BPJS Kesehatan terus dikawal. Untuk tahun 2027, pemerintah akan menerapkan penyesuaian skema pembiayaan bersama (budget sharing) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC)," terangnya.

Sekda Syahrial Abdi memastikan rasionalisasi belanja aparatur tidak dilakukan dengan mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah belanja yang dinilai dapat diefisienkan akan ditekan, sementara sektor pelayanan publik tetap dipertahankan.

"Efisiensi dilakukan secara selektif dengan memangkas perjalanan dinas, acara seremonial, dan rapat tatap muka, tanpa mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan, bantuan beasiswa, pembiayaan UHC, serta bantuan sosial," tegasnya.

Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov Riau juga mempertahankan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM. Program tersebut diarahkan tidak hanya pada bantuan modal, tetapi juga peningkatan produktivitas dan akses pasar.

"Program UMKM dipastikan tidak terbatas pada penyaluran bantuan modal, tetapi mencakup pendampingan kemandirian, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar," pungkasnya.*