INHU - Fraksi NasDem DPRD Indragiri Hulu (Inhu) menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun 2026. Penolakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Inhu, Selasa (29/9). Rapat dipimpin Ketua DPRD Inhu Sabtu Pradansyah Sinurat.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Inhu Fajri Anugrah menyampaikan sikap di depan 38 anggota dewan yang hadir. Ia menegaskan perencanaan dan penganggaran setiap perubahan APBD harus berdasarkan kebutuhan yang jelas, data yang terukur, serta memiliki target dan indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fajri mengingatkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) harus didukung strategi nyata melalui optimalisasi potensi daerah, pengelolaan aset, digitalisasi pemungutan, serta pencegahan kebocoran pendapatan. “Perubahan APBD harus menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan APBD berjalan, khususnya program dengan serapan rendah dan capaian yang belum sesuai target. Jangan sampai perubahan anggaran hanya menjadi proses administratif tanpa koreksi terhadap kinerja pembangunan,” tegas Fajri.

Baca :

• » Ini Tanggapan dan Langkah Pemkab Inhu Setelah APBD-P Ditolak
• » Helena Ditunjuk Jadi Ketua Badan Rescue NasDem Pekanbaru
• » Koalisi Masyarakat Sipil Kunjungi Fraksi NasDem DPRD Riau

Ia menyatakan alokasi anggaran harus memperhatikan kebutuhan seluruh kecamatan dan desa, terutama wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar. Fraksi NasDem DPRD Inhu juga mengkritisi rencana pembangunan Islamic Center di lokasi eks Kantor DPRD Inhu. 

Fraksi ini menilai rencana tersebut perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kepastian status dan legalitas aset, kesesuaian tata ruang, kajian kebutuhan, kemampuan fiskal daerah, serta manfaat langsung bagi masyarakat. 
Menurut Fajri, dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran pada pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat yang mendesak.

“Oleh karena itu, Fraksi NasDem meminta agar rencana pembangunan Islamic Center ditinjau dan dikaji ulang secara komprehensif sebelum dialokasikan dalam APBD, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan kepentingan masyarakat,” kata Fajri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi NasDem DPRD Inhu menyatakan menolak atau tidak menyetujui Ranperda tentang APBD Perubahan Inhu Tahun 2026. Fraksi menegaskan sikap ini didasarkan pada perlunya perbaikan terhadap kualitas perencanaan, efektivitas belanja, optimalisasi PAD, evaluasi kinerja anggaran, serta memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat Kabupaten Inhu.

“Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat PAD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memprioritaskan anggaran pada pelayanan dasar dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Fajri. 

Dari hasil voting, 25 anggota dewan menyatakan menolak dan 13 lainnya menerima ranperda. Dengan demikian, APBD Perubahan Indragiri Hulu Tahun 2026 batal disahkan. *