PEKANBARU - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, belum lama ini. Kunjungan untuk menelaah tata kelola dan efektivitas pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero).

Penelaahan mencakup pelaksanaan penugasan pemerintah, akuntabilitas pengelolaan infrastruktur, hingga manfaat pembangunan JTTS terhadap konektivitas, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

Kegiatan dipimpin Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo dan dihadiri sejumlah anggota BAKN DPR RI. Pertemuan turut melibatkan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pengaturan BUMN, Danantara Asset Management, serta sejumlah badan usaha jalan tol.

Baca :

• Tidak ada artikel terkait ditemukan.

Dari pihak badan usaha, hadir Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Muhammad Hanugroho, dan Direktur Bisnis PT Jasa Marga (Persero) Tbk Reza Febriano beserta jajaran.

Dalam pemaparannya, Hutama Karya menyampaikan perkembangan penugasan pembangunan JTTS. Hingga Agustus 2026, jaringan tol yang telah terbangun mencapai sekitar 1.160 kilometer, dengan sekitar 982 kilometer di antaranya telah beroperasi.

Pembangunan JTTS dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan proyek, kebutuhan konektivitas, serta ketersediaan pendanaan. Setiap koridor dikembangkan berdasarkan potensi manfaatnya terhadap mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi barang.

Selain progres fisik, Hutama Karya juga memaparkan penguatan tata kelola pembangunan. Langkah tersebut dilakukan melalui penyempurnaan prosedur studi kelayakan, penyusunan kajian risiko, serta peningkatan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Penguatan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap proyek dipersiapkan secara matang dan memiliki keselarasan antara prioritas pembangunan, kebutuhan investasi, serta kemampuan pendanaan.

Hutama Karya juga menyampaikan persiapan pengembangan koridor Jambi-Rengat dan Pekanbaru-Padang. Kedua koridor tersebut dikembangkan sesuai tahapan kesiapan proyek dan skema pengusahaan yang ditetapkan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan JTTS, perusahaan menyiapkan sejumlah alternatif pendanaan. Di antaranya Pembayaran Berkala Berbasis Layanan dan asset recycling. Skema asset recycling dilakukan dengan memanfaatkan nilai aset yang telah beroperasi untuk mendukung investasi pembangunan berikutnya.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pembangunan JTTS tidak hanya diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.

"Penugasan JTTS kami jalankan dengan menjaga tata kelola, kualitas infrastruktur, dan keberlanjutan pembangunan. Bagi kami, setiap ruas yang tersambung membawa harapan agar masyarakat dapat menjangkau keluarga dengan lebih mudah, pelaku usaha memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pengguna jalan menikmati perjalanan yang aman serta nyaman," ujar Iwan.

Menurutnya, pencapaian tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan JTTS dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Sumatra.

Sementara itu, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur harus diukur dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

"Penelaahan ini bertujuan memastikan pembangunan JTTS didukung perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Efektivitasnya perlu dilihat dari kualitas pelayanan serta kontribusinya terhadap kelancaran transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat," kata Andreas.

Anggota BAKN DPR RI Herman Khaeron menambahkan, pengembangan jalan tol perlu diikuti dengan penguatan potensi ekonomi daerah yang berada di sepanjang koridor.

Menurutnya, konektivitas jalan tol harus terintegrasi dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik agar keberadaan infrastruktur dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

"Akses jalan tol perlu terhubung dengan kawasan industri, sentra produksi, dan simpul logistik. Dengan demikian, kemudahan transportasi dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperlancar distribusi, memperluas pasar, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat," ujar Herman.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Hutama Karya bersama BAKN DPR RI dan pemangku kepentingan terkait memperkuat sinergi dalam memastikan pembangunan JTTS berjalan dengan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang terukur.

Pengembangan jaringan JTTS diharapkan tidak hanya memperpendek waktu tempuh antardaerah, tetapi juga memperkuat rantai distribusi, membuka akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Sumatra.

Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong pemerataan ekonomi.*