|
METRORIAU.COM
|
![]() |
|
||
| POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR | ||||

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat pengaturan penyedia perangkat untuk Meterai Teraan Digital (MTD). Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026, DJP menetapkan persyaratan bagi pihak yang ingin menjadi Penyedia Printer MTD sekaligus mengatur mekanisme pengawasan dan sanksinya.
Peraturan tersebut berlaku sejak 22 September 2026 dan menjadi dasar penyediaan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan MTD.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan aturan tersebut diperlukan agar penyedia, perangkat, hingga pengawasan pelaksanaan MTD memiliki ketentuan yang jelas.
“Penerbitan PER-11/PJ/2026 menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan Meterai Teraan Digital. Melalui aturan ini, penyedia, perangkat, hingga pengawasannya diatur secara jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Inge.
Penerbitan aturan tersebut merupakan tindak lanjut penggunaan MTD yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.
MTD merupakan meterai berupa label yang dibubuhkan pada dokumen menggunakan Printer MTD. Perangkat tersebut harus terhubung dengan Sistem Meterai Teraan Digital milik DJP dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.
Untuk menjadi Penyedia Printer MTD, pemohon wajib mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran yang telah ditentukan. Pemohon juga harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya, pemohon harus berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, memenuhi ketentuan perpajakan, serta memiliki infrastruktur teknologi informasi, termasuk pusat data yang berlokasi di Indonesia.
Setelah mendapatkan penunjukan, Penyedia Printer MTD juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data dan menerapkan pelindungan konsumen.
DJP akan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. Penyedia yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan penunjukan.
Inge menegaskan pengaturan tersebut memberikan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan MTD, mulai dari pihak yang dapat menyediakan layanan hingga pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Melalui pengaturan ini, pelaksanaan Meterai Teraan Digital memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari penyedia yang dapat memberikan layanan, hingga pengawasannya. DJP akan memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Inge.
Informasi mengenai PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital dan ketentuan Bea Meterai dapat diakses melalui laman resmi DJP, pajak.go.id.*