Nov 2026
23

POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR
DJP Terbitkan Aturan Baru Meterai Teraan Digital, Penyedia Wajib Penuhi Syarat
etalase | Rabu, 7 Oktober 2026 | 11:20:49 WIB
Editor : Linda | Penulis : Rls/Linda

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat pengaturan penyedia perangkat untuk Meterai Teraan Digital (MTD). Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2026, DJP menetapkan persyaratan bagi pihak yang ingin menjadi Penyedia Printer MTD sekaligus mengatur mekanisme pengawasan dan sanksinya.

Peraturan tersebut berlaku sejak 22 September 2026 dan menjadi dasar penyediaan perangkat yang digunakan dalam pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan MTD.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan aturan tersebut diperlukan agar penyedia, perangkat, hingga pengawasan pelaksanaan MTD memiliki ketentuan yang jelas.

Baca :

“Penerbitan PER-11/PJ/2026 menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembayaran Bea Meterai menggunakan Meterai Teraan Digital. Melalui aturan ini, penyedia, perangkat, hingga pengawasannya diatur secara jelas agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan,” ujar Inge.

Penerbitan aturan tersebut merupakan tindak lanjut penggunaan MTD yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai.

MTD merupakan meterai berupa label yang dibubuhkan pada dokumen menggunakan Printer MTD. Perangkat tersebut harus terhubung dengan Sistem Meterai Teraan Digital milik DJP dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.

Untuk menjadi Penyedia Printer MTD, pemohon wajib mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak melalui saluran yang telah ditentukan. Pemohon juga harus memenuhi sejumlah persyaratan.

Di antaranya, pemohon harus berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, memenuhi ketentuan perpajakan, serta memiliki infrastruktur teknologi informasi, termasuk pusat data yang berlokasi di Indonesia.

Setelah mendapatkan penunjukan, Penyedia Printer MTD juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data dan menerapkan pelindungan konsumen.

DJP akan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban tersebut. Penyedia yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga pencabutan penunjukan.

Inge menegaskan pengaturan tersebut memberikan mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan MTD, mulai dari pihak yang dapat menyediakan layanan hingga pengawasan terhadap pelaksanaannya.

“Melalui pengaturan ini, pelaksanaan Meterai Teraan Digital memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari penyedia yang dapat memberikan layanan, hingga pengawasannya. DJP akan memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Inge.

Informasi mengenai PER-11/PJ/2026 tentang Penyedia Printer Meterai Teraan Digital dan ketentuan Bea Meterai dapat diakses melalui laman resmi DJP, pajak.go.id.*

Terbaru
kampar
Perkuat Adat dan Budaya, Siompu Andiko Kampar Gelar Raker I
Minggu, 22 November 2026 | 20:34:50 WIB
inhu
347 Peserta Ikuti MTQ ke-55 Tingkat Kabupaten Inhu
Minggu, 22 November 2026 | 20:04:37 WIB
pekanbaru
Seleksi Guru Berprestasi di Riau Sepi Peminat
Minggu, 22 November 2026 | 19:46:08 WIB
potensa
PT Arara Abadi Distrik Rasau Kuning Gandeng MAN Insan Cendekia Siak
Minggu, 22 November 2026 | 18:03:49 WIB
etalase
Mahasiswa PCR Antusias Pelajari Inisiatif Keberlanjutan PTPN IV PalmCo
Minggu, 22 November 2026 | 16:48:56 WIB
sportainment
Fulham Tahan Imbang Manchester City
Minggu, 22 November 2026 | 11:16:46 WIB
pekanbaru
Rohil dan Dumai Tetapkan Siaga Bencana Hidrometeorologi
Minggu, 22 November 2026 | 07:54:25 WIB
Artikel Popular
politik
Jambore Remaja Bernegara Dibuka, Jadi Ruang Belajar...
Sabtu, 14 November 2026 | 09:14:23 WIB
hukum
Nasional