PEKANBARU - Badan Gizi Nasional (BGN) meresmikan 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di 16 provinsi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali, Rabu (14/10/2026). Dari jumlah tersebut, Provinsi Riau mendapatkan tambahan 87 dapur untuk memperluas jangkauan pelayanan program pemenuhan gizi.

Peresmian dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan diikuti secara daring oleh sejumlah provinsi lainnya. Di Riau, kegiatan dipusatkan di SPPG Jalan Karya Indah, Air Hitam 3, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito B, mengatakan penambahan tersebut meningkatkan jumlah SPPG yang beroperasi di Riau menjadi 683 dapur. Namun, sebanyak 13 SPPG untuk sementara dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi sejumlah persyaratan.

Baca :

• » Pemprov Riau Telah Salurkan Bansos Pendidikan Untuk 1.138 Mahasiswa
• » 3.663 Hotspot di Sumatra, Riau 4 Titik
• » EBR United Bidik Semifinal Nasional, Bawa Harapan Riau ke IKN

"Untuk Provinsi Riau sendiri, sampai saat ini sudah beroperasi sebanyak 683 SPPG, kemudian yang disuspend untuk sementara ada 13 SPPG. Suspend ini karena beberapa kesalahan, terutama belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Surat Persetujuan SPPG (SPS) yang belum terbit," jelas Harjito, Rabu (14/10/2026).

Ia menyebutkan, program MBG di Riau saat ini menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat. Sementara itu, SPPG Payung Sekaki Air Hitam 3 di Jalan Karya Indah, Pekanbaru, melayani 1.011 penerima manfaat.

Harjito meminta dukungan Pemerintah Provinsi Riau serta pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola SPPG dan kualitas makanan yang disalurkan.

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar makanan yang diberikan memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan gizi.

Selain memastikan kualitas layanan, ia menekankan pentingnya mengoptimalkan perputaran anggaran MBG di daerah. Pengadaan bahan pangan diharapkan melibatkan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi program turut dirasakan masyarakat Riau.

"Kita ingin uang yang masuk ke Provinsi Riau ini tidak keluar lagi. Jadi, kami berharap adanya pendekatan oleh dinas yang berkaitan dengan ketahanan pangan agar mampu memproteksi uang yang ada di sini, yang dialirkan dan diputarkan kepada program MBG. Jangan sampai keluar ke Sumbar ataupun ke Sumut," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN RI, Sudaryono, mengatakan peresmian 980 SPPG kali ini terdiri atas 691 dapur di wilayah Sumatera serta 289 dapur di Kalimantan dan Bali. Peresmian tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan pekan sebelumnya yang meresmikan 480 SPPG di wilayah Indonesia timur.

Ia menegaskan, MBG merupakan program prioritas pemerintah. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga BGN terus membenahi tata kelola, memperkuat sistem, memantapkan personel, serta meningkatkan pengawasan melalui koordinasi berbagai pihak, termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah.

Langkah tersebut bertujuan memastikan makanan yang disajikan aman, bersih, higienis, dan bergizi, sehingga mendukung pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Sudaryono juga memaparkan sejumlah dampak positif MBG berdasarkan laporan penelitian. Persentase peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar disebut turun dari 56 persen sebelum program berjalan menjadi 16 persen setelah program diterapkan.

Selain itu, konsumsi protein hewani pada anak meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen. Konsumsi buah dan sayur juga naik dari 65 persen menjadi 90 persen.

"Kami meyakini bahwa 16 persen ini adalah wilayah yang memang saat ini belum tersentuh. Maka, menjadi kewajiban bagi saya sebagai Kepala Badan Gizi untuk terus menurunkan angka tersebut. Tidak boleh ada lagi anak yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar," tegasnya.

Ia turut mendorong pemerintah daerah melibatkan guru dalam edukasi gizi serta meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya konsumsi buah dan sayur bagi tumbuh kembang anak.

Menurutnya, kebiasaan makan sehat perlu dibangun tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga.

Secara nasional, BGN telah mengoperasikan 26.385 dapur berdasarkan Surat Penetapan Penerima Manfaat yang diterima lembaga tersebut. Seluruh dapur itu melayani sekitar 57,49 juta porsi makanan setiap hari.

Dengan bertambahnya SPPG di berbagai daerah, Sudaryono berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat agar pelaksanaan MBG berjalan optimal serta kualitas dan standar gizi makanan bagi penerima manfaat tetap terjaga.*