PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak dengan menggandeng Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru. Kerja sama difokuskan pada pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru di Gedung Daerah Serindit, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga peradilan.

Baca :

• » Kapolda Riau Dorong Pergantian Nama Kampung Dalam, Hapus Stigma Narkoba
• » BRI Cabang Bagansiapiapi Lahirkan Agen BRILink Berprestasi, Dorong Kemajuan UMKM Rohil
• » Stunting Riau Masih 20,1 Persen, Plt Gubri Minta PKK Perkuat Peran Hingga Desa

Menurutnya, upaya perlindungan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan perkawinan anak hingga memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi ketika terjadi perceraian.

"Hari ini kita dipertemukan dalam satu ikhtiar penting, yaitu memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kita ingin mencegah perkawinan anak sebelum terjadi, sekaligus memastikan hak perempuan dan anak tetap terlindungi ketika sebuah perkawinan berakhir dengan perceraian," ujar SF Hariyanto.

Ia mengungkapkan, persoalan perkawinan anak dan perceraian masih menjadi perhatian serius di Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebanyak 2,78 persen perempuan berusia 20 hingga 24 tahun di Riau tercatat telah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun.

Sementara itu, sepanjang 2025 terdapat 9.277 perkara perceraian yang tercatat melalui peradilan agama di Provinsi Riau.

"Angka ini menjadi perhatian kita bersama. Perkawinan anak harus terus kita cegah, karena anak-anak kita berhak memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk membangun masa depannya," tegasnya.

Menurut SF Hariyanto, pencegahan perkawinan anak bukan sekadar persoalan batas usia pernikahan, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mempersiapkan masa depan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan perempuan dan anak tidak menjadi pihak yang dirugikan ketika perceraian terjadi. Perempuan harus mendapatkan hak-haknya, sedangkan anak tetap berhak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan nafkah dari orang tua sesuai ketentuan dan tanggung jawab masing-masing.

"Begitu pula ketika perceraian terjadi. Kita ingin memastikan perempuan memperoleh hak-haknya, dan anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta nafkah yang menjadi tanggung jawab orang tuanya," jelasnya.

SF Hariyanto menegaskan, Pemprov Riau mendukung penuh kerja sama tersebut sebagai langkah memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak.

Sementara itu, Kepala Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Pekanbaru, Dr Sutomo, menyambut baik terjalinnya kerja sama dengan Pemprov Riau. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak perempuan dan anak.

"Ini merupakan wujud perhatian serta komitmen bersama terhadap upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian," ujarnya.

Sutomo juga mengapresiasi keterbukaan dan dukungan SF Hariyanto beserta jajaran Pemprov Riau dalam membangun sinergi dengan PTA Pekanbaru. Ia menyebut gagasan kerja sama yang sebelumnya telah dikomunikasikan mendapat respons positif hingga akhirnya diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Lebih lanjut, ia berharap kerja sama tersebut tidak berhenti sebatas penandatanganan dokumen. Menurutnya, perlu ada tindak lanjut yang konkret agar kesepakatan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Riau.

"Bahkan terdapat pemikiran penting dari Bapak Plt Gubernur agar nota kesepahaman ini tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah," pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, Pemprov Riau dan PTA Pekanbaru diharapkan mampu membangun langkah perlindungan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Tidak hanya menekan angka perkawinan anak, kolaborasi tersebut juga diharapkan memastikan perempuan dan anak tetap mendapatkan hak serta perlindungan hukum setelah perceraian.*