BALI – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menegaskan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas kelapa sawit tidak akan menghambat aktivitas perdagangan. Kebijakan yang mulai berlaku 1 Januari 2027 itu justru diharapkan memperkuat tata kelola dan daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan kehadiran DSI dalam tata kelola ekspor sawit nasional bertujuan memperlancar arus perdagangan, bukan menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha.

“Kami ingin menjadi pintu, bukan dinding, untuk produk kelapa sawit yang berkualitas dan berintegritas ke dunia,” ujar Luke saat membuka hari kedua 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Jumat (13/11).

Baca :

• » 67 Tahun Pasukan Pelopor, Brimob Polda Riau Tegaskan Semangat Pengabdian
• » Ekspor Riau Tembus US$12,40 Miliar
• » Melangkah Bersama PHR, Koperasi Pucuk Rebung Ekspor Produk UMKM Hingga Negeri Sakura

Luke mengibaratkan mekanisme tersebut dengan Candi Bentar di Bali yang menjadi penanda pintu masuk. Menurutnya, DSI dirancang sebagai fasilitator yang mendukung kelancaran ekspor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

Sejak Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ekspor satu pintu pada Juni lalu, DSI mengaku telah aktif menyerap masukan dari pelaku industri. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan tidak mengganggu rantai perdagangan yang selama ini berjalan.

“Kami tidak mengganti pasar. Hubungan dagang antara penjual dan pembeli tetap sama,” tegasnya.

Dalam implementasinya, DSI akan menjalankan tiga peran utama. Pertama, sebagai integrator data untuk meningkatkan ketertelusuran (traceability) dalam proses ekspor. Kedua, sebagai penghubung pasar (market enabler) yang menjembatani pemerintah, eksportir, lembaga keuangan, pembeli internasional, serta asosiasi industri, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Ketiga, DSI berperan sebagai platform tata kelola (governance platform) melalui pembangunan sistem dan standar yang mendukung efisiensi serta kelancaran ekspor.

Luke menegaskan, platform tersebut dirancang menjadi infrastruktur nasional yang berkelanjutan, bukan sekadar intervensi sementara dalam perdagangan sawit.
“Ini akan menjadi infrastruktur nasional, bukan sekadar intervensi sementara,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran pelaku usaha terhadap keamanan data dan informasi bisnis, Luke memastikan data ekspor yang dihimpun akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan secara terbatas untuk keperluan verifikasi.

Penguatan sistem data dan ketertelusuran tersebut diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan pangan dan energi global. Selain itu, sistem ini juga diharapkan membuka peluang bagi petani sawit rakyat untuk menjangkau pasar ekspor yang lebih luas.

DSI juga memberikan gambaran mengenai biaya jasa (service fee) yang akan dikenakan dalam mekanisme ekspor satu pintu. Luke memastikan besaran biaya tersebut tidak akan membebani pelaku usaha.

“Service fee akan diumumkan Desember nanti. Tapi, kalau saya harus bilang, biayanya hanya mencapai single digit dolar per ton,” ungkapnya.

DSI, lanjut Luke, akan terus membuka ruang dialog dengan GAPKI dan pelaku industri, termasuk setelah kebijakan mulai diterapkan pada 2027. Dialog tersebut diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan sekaligus menyempurnakan sistem tata kelola ekspor sawit nasional. (*)