Nov 2026
20

POPULAR YOUTUBE PILIHAN EDITOR
RAPP Hormati Keputusan Pemerintah, Tunggu Pemberitahuan Resmi
pekanbaru | Jumat, 20 November 2026 | 19:59:53 WIB
Editor : wislysusanto | Penulis : *

PEKANBARU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) telah menerima informasi dari media bahwa Pemerintah  Republik Indonesia memutuskan untuk mencabut izin konsesi kehutanan Perseroan di Provinsi Riau.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan  otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,"  kata Corporate Communications PT RAPP Pangkalan Kerinci - Riau lewat rilis yang diterima metroria.com, Jumat (20/11/2026)

Dikatakannya, prioritas utama saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional  kami. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Baca :

Di luar kegiatan operasional kami sendiri, lanjutnya , studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa  aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. 

"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," tulis pernyataan.

PT RAPP telah menjadi bagian dari Riau selama lebih dari tiga dekade. Pangkalan Kerinci telah berkembang dari sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang pada tahun 1993 menjadi ibu kota  Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. 

Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah  tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami.  Pada tahun 2016 hingga 2025, PT RAPP berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Dalam 10 tahun terakhir, perusahaan juga telah menginvestasikan Rp970  miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. 

Program-program tersebut  mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Pengelolaan Hutan yang Bertanggung Jawab

PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor,  menghasilkan devisa bagi Indonesia.

"Pengelolaan hutan yang bertanggung jawab merupakan inti dari cara kami beroperasi. Selain mengelola  areal tanaman industri, PT RAPP juga melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau, sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia," ungkapnya.

Sejak tahun 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) kami telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Program ini berhasil membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90%.

PT RAPP tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.*

 

Terbaru
pekanbaru
RAPP Hormati Keputusan Pemerintah, Tunggu Pemberitahuan Resmi
Jumat, 20 November 2026 | 19:59:53 WIB
pekanbaru
Meriahkan Milad ke-114, PW Muhammadiyah Riau Gelar Gerak Jalan Sehat di Umri
Jumat, 20 November 2026 | 15:44:55 WIB
etalase
OJK Restui Merger BPR Riau-Jambi, Jaringan Layanan Makin Luas
Jumat, 20 November 2026 | 13:26:14 WIB
pekanbaru
UMP Riau 2027 Naik Jadi Rp4.031.142
Jumat, 20 November 2026 | 10:43:21 WIB
potensa
Promosi Wisata Liburan Seru ke Malaysia Hadir di Car Free Day Pekanbaru
Jumat, 20 November 2026 | 07:42:58 WIB
pekanbaru
Jelang Nataru, Pemprov Riau Perkuat Stok Pangan
Kamis, 19 November 2026 | 20:55:13 WIB
Artikel Popular
politik
Jambore Remaja Bernegara Dibuka, Jadi Ruang Belajar...
Sabtu, 14 November 2026 | 09:14:23 WIB
hukum
Nasional