Senin | 16 Desember 2019
Mahasiswa IBT Pelita Indonesia Kunjungi Tempat Ibadah Buddhis
Para mahasiswa Institut Bisnis dan Teknologi (IBT) Pelita Indonesia yang.


Senin | 16 Desember 2019
PSMTI Riau Sukseskan Parade Bhinneka Tunggal Ika
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Riau memprakarsai acara Parade.


Minggu | 08 Desember 2019
Masjid Cheng Ho Rohil akan Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meyakini objek wisata religi masjid.

Rubrik : kampar
Bupati Kampar Cek Daftar Hadir Forum RPJMD
Pejabat Tidak Hadir Dapat Teguran
Editor : wisly | Penulis: Adi
Kamis , 03 Oktober 2019
Terlihat banyak kursi kosong saat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 hingga 2022.(adi)

BANGKINANG KOTA - Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto kecewa dengan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak tertib dan disiplin dalam bekerja. Seperti yang terlihat dalam  Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 hingga 2022, Kamis (3/10).

Dalam acara tersebut, terlihat puluhan kursi yang kosong, terutama saat Bupati Kabupaten Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH pidato pada pembukaan acara.

Bahkan, bupati memerintahkan BAKD untuk segera memberikan teguran berupa peringatan pertama kepada OPD dan ASN yang tidak hadir pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022, Rabu (3/10).

Bupati menilai forum sangat penting untuk menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2017-2022.

"Semua elemen yang berada dalam forum tersebut harus dapat mengikuti forum secara serius dan sungguh-sungguh," katanya.

Pembahasan ini, lanjutnya, sangat penting disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dan acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan, khususnya untuk periode 2017-2022.

Sebagaimana diketahui, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5  tahunan yang berisi penjabaran visi, misi, dan program  kepala daerah dengan berpedoman  pada RPJP Daerah. Kemudian memperhatikan RPJM nasional.*




Berita Lainnya