Minggu | 08 Desember 2019
Masjid Cheng Ho Rohil akan Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) meyakini objek wisata religi masjid.


Minggu | 08 Desember 2019
PSMTI Dapat Membantu Pembangunan dan Mensejahterakan Masyarakat Riau
Warga Tionghoa sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Riau..


Kamis | 05 Desember 2019
PSMTI Riau Audiensi Dengan Wagubri
Menjelang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga.

Rubrik : rohul
Lima Persen Desa di Rohul Belum Setorkan Pajak DD
Editor : wisly | Penulis: Hendra
Kamis , 17 Oktober 2019
ilustrasi

PASIR PANGARAIAN - Diperkirakan sekitar lima persen desa dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) saat ini belum menyetorkan kewajiban pajaknya dari kegiatan belanja bantuan Dana Desa (DD).

Hal itu terungkap dalam acara Evaluasi Pemenuhan Kewajiban dan Edukasi Perpajakan atas Dana Desa yang diprakarsai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, beberapa waktu lalu.

Kegiatan itu dibuka Bupati Rohul, H Sukiman diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Rohul, Margono, dihadiri para camat serta kepala desa (kades) se-Rohul.
Dikatakan Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi, instansinya hanya menyusun administrasi berapa setoran pajak yang sudah masuk ke kas daerah dan sudah dibukukan. Berawal dari situ, KPP Pratama Bangkinang lakukan evaluasi, terhadap setoran pajak belanja honorer dan belanja barang yang bersumber dari bantuan DD yang digelontorkan pemerintah dari APBN setiap tahunnya.

"Kami mengharapkan agar pajak belanja dana desa yang disetorkan sebanding atau sesuai dengan belanja yang sudah dilakukan pemerintah desa," ucap Verizal.

Verizal menyebut, Presiden RI Joko Widodo berjanji bantuan DD akan ditingkatkan setiap tahunnya.
Bila dibandingkan tahun 2018 dengan tahun 2019, kata Verizal, seharusnya setoran pajak dari bantuan Dana Desa baik itu PPH (21), PPH (22) dan PPN, relatif stabil setiap tahunnya. Dan bila tidak stabil, tentu ada sesuatu dan perlu dilakukan evaluasi.

"Kalau kecil tahun sekarang dibanding tahun lalu, ini tentunya ada sesuatu yang harus kita evaluasi dan harus kita teliti kembali. Kaur keuangannya harus meneliti berapa belanja dan pajak sesuai tarif yang berlaku," katanya.

Melihat dari fakta, sambung Verizal, KPP Pratama Bangkinang akan tahu naik atau turunnya setoran pajak belanja DD tiap desa.

"Jadi, dari 139 desa itu kalau kita evaluasi sebenarnya mungkin sekitar 95 desa secara formal sudah melaksanakan pemungutan dan penyetoran. Cuma secara materinya kita perlu evaluasi lagi," terangnya.
Verizal menambahkan, untuk evaluasi pemungutan dan penyetoran pajak tentunya dilakukan desanya sendiri, dan diawasi secara langsung oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas PMPD Kabupaten Rohul.*




Berita Lainnya