22 Zulhijjah 1441 H / Rabu, 12 Agustus 2020
Lima Persen Desa di Rohul Belum Setorkan Pajak DD
rohul | Kamis, 17 Oktober 2019
Editor : wisly | Penulis : Hendra
ilustrasi

PASIR PANGARAIAN - Diperkirakan sekitar lima persen desa dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) saat ini belum menyetorkan kewajiban pajaknya dari kegiatan belanja bantuan Dana Desa (DD).

Hal itu terungkap dalam acara Evaluasi Pemenuhan Kewajiban dan Edukasi Perpajakan atas Dana Desa yang diprakarsai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, beberapa waktu lalu.

Kegiatan itu dibuka Bupati Rohul, H Sukiman diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Rohul, Margono, dihadiri para camat serta kepala desa (kades) se-Rohul.
Dikatakan Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi, instansinya hanya menyusun administrasi berapa setoran pajak yang sudah masuk ke kas daerah dan sudah dibukukan. Berawal dari situ, KPP Pratama Bangkinang lakukan evaluasi, terhadap setoran pajak belanja honorer dan belanja barang yang bersumber dari bantuan DD yang digelontorkan pemerintah dari APBN setiap tahunnya.

"Kami mengharapkan agar pajak belanja dana desa yang disetorkan sebanding atau sesuai dengan belanja yang sudah dilakukan pemerintah desa," ucap Verizal.

Verizal menyebut, Presiden RI Joko Widodo berjanji bantuan DD akan ditingkatkan setiap tahunnya.
Bila dibandingkan tahun 2018 dengan tahun 2019, kata Verizal, seharusnya setoran pajak dari bantuan Dana Desa baik itu PPH (21), PPH (22) dan PPN, relatif stabil setiap tahunnya. Dan bila tidak stabil, tentu ada sesuatu dan perlu dilakukan evaluasi.

"Kalau kecil tahun sekarang dibanding tahun lalu, ini tentunya ada sesuatu yang harus kita evaluasi dan harus kita teliti kembali. Kaur keuangannya harus meneliti berapa belanja dan pajak sesuai tarif yang berlaku," katanya.

Melihat dari fakta, sambung Verizal, KPP Pratama Bangkinang akan tahu naik atau turunnya setoran pajak belanja DD tiap desa.

"Jadi, dari 139 desa itu kalau kita evaluasi sebenarnya mungkin sekitar 95 desa secara formal sudah melaksanakan pemungutan dan penyetoran. Cuma secara materinya kita perlu evaluasi lagi," terangnya.
Verizal menambahkan, untuk evaluasi pemungutan dan penyetoran pajak tentunya dilakukan desanya sendiri, dan diawasi secara langsung oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas PMPD Kabupaten Rohul.*




Artikel Terbaru
etalase, Rabu, 12 Agustus 2020
Layanan komunikasi Telkomsel di wilayah Sumatera telah berangsur.

pekanbaru, Rabu, 12 Agustus 2020
Lagi - lagi angka kasus terkonfirmasi Covid-19 Riau bertambah hari.

dunia, Selasa, 11 Agustus 2020
Rusia menjadi negara pertama di dunia yang mendaftarkan vaksin.

pekanbaru, Selasa, 11 Agustus 2020
Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) positif Virus Corona di Kota.

etalase, Selasa, 11 Agustus 2020
Terkait terbakarnya Satu unit gedung yang berada di belakang area.

etalase, Selasa, 11 Agustus 2020
FPK Riau silahturahmi dengan Wagubri yang juga Ketua Dewan.

etalase, Selasa, 11 Agustus 2020
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor.

etalase, Selasa, 11 Agustus 2020
Menjawab kebutuhan anak muda terutama pelajar dan mahasiswa untuk.

sportainment, Selasa, 11 Agustus 2020
Manchester United (MU) susah payah lolos ke babak semifinal Liga.

dunia, Senin, 10 Agustus 2020
Otoritas India mencatat lebih dari 1.000 kematian akibat virus Corona.

Otomotif
Kamis , 06 Agustus 2020