15 Zulhijjah 1441 H / Rabu, 5 Agustus 2020
44 Desa di Meranti Terancam Tak Terima Bankeu Provinsi
meranti | Selasa, 12 November 2019
Editor : wisly | Penulis : Ali
ilustrasi

SELATPANJANG - Sebanyak 44 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kepulauan Meranti terancam tidak bisa menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp200 juta dari provinsi untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ada pun kendalanya adalah belum diverifikasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan di masing- masing kecamatan tahun 2019. Sementara penyerahan dokumen pencairan bankeu Rp200 juta itu paling lambat akhir November.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, Darwis SIP MM, mengatakan, baru lima kecamatan yang baru mengantarkan berkas, artinya masih ada empat kecamatan yang belum.

"Sudah ada lima kecamatan yang mengantar berkas, empat kecamatan yakni Merbau, Pulau Merbau, Tasik Putripuyu dan Rangsang belum, kendalanya pada verifikasi APBDes perubahan di masing-masing kecamatan," ujar Darwis, Selasa (12/11).

Menurut Darwis, pihaknya sudah berkoordinasi ke kecamatan terkait. Karena ini berkaitan dengan akan diserahkan berkas penyertaan modal secara simbolis. Walaupun ini agak molor, Darwis optimis ini akan diselesaikan sebelum deadline.

"Kita sudah menyurati masing-masing kecamatan, batasnya itu pada 7 November, karena pada tanggal 15 akan diserahkan secara simbolis untuk Kepulauan Meranti. Kalau untuk lima kecamatan itu sudah diantar, mudah-mudahan yang lainnya bisa selesai tepat waktu karena kita berkaca pada tahun lalu," jelasnya.

Dia menambahkan, jika perubahan APBDes itu diverifikasi, maka proposal sudah bisa diajukan. Sementara itu jika BUMDes belum terbentuk maka penyertaan modal tidak bisa diberikan.

"Kalau sudah verifikasi, maka sudah bisa mengajukan proposal. Syaratnya harus ada BUMDes, jika tidak harus didirikan dahulu. Karena kalau tidak ada BUMDes maka penyertaan modal tidak bisa dilakukan," ucap Darwis.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, dari 96 desa, baru 83 BUMDes yang baru dinilai, dan yang baru berkembang hanya 24 BUMDes.*




Artikel Terbaru
pekanbaru, Rabu, 5 Agustus 2020
Peresmian Tol Pekanbaru - Dumai (Permai) terkendala masalah ganti.

nasional, Rabu, 5 Agustus 2020
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui realisasi.

meranti, Rabu, 5 Agustus 2020
Lima desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, menerima Hibah Insentif.

hukum, Rabu, 5 Agustus 2020
Ferdinan Pasaribu bernasib malang. Niat hati ingin mencari Pekerjaan.

rohil, Rabu, 5 Agustus 2020
Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) yang dulunya zona hijau saat ini sudah.

potensa, Rabu, 5 Agustus 2020
Operator terdepan dalam penyedia jasa layanan telekomunikasi 4G di.

nasional, Rabu, 5 Agustus 2020
Kementerian Kesehatan mengungkapkan, sekitar 100 hingga 200-an anak.

pekanbaru, Rabu, 5 Agustus 2020
Hari ini kembali bertambah 29 kasus terkonfirmasi Covid-19 baru di.

nasional, Rabu, 5 Agustus 2020
Pemerintah melaporkan ada tambahan 1.815 pasien yang terkonfirmasi.

etalase, Rabu, 5 Agustus 2020
Era adaptasi kebiasaan baru atau yang biasa kita kenal dengan istilah.

Otomotif