Kamis | 05 Desember 2019
PSMTI Riau Audiensi Dengan Wagubri
Menjelang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga.


Rabu | 04 Desember 2019
PSMTI Pekanbaru Sukses Gelar KOCI ke-2
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Pekanbaru, belum lama.


Rabu | 04 Desember 2019
PSMTI Riau Nobar Film Susi Susanti Love All
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau menggelar Nonton Bareng.

Rubrik : meranti
44 Desa di Meranti Terancam Tak Terima Bankeu Provinsi
Editor : wisly | Penulis: Ali
Selasa , 12 November 2019
ilustrasi

SELATPANJANG - Sebanyak 44 desa yang tersebar di empat kecamatan di Kepulauan Meranti terancam tidak bisa menerima Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp200 juta dari provinsi untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ada pun kendalanya adalah belum diverifikasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perubahan di masing- masing kecamatan tahun 2019. Sementara penyerahan dokumen pencairan bankeu Rp200 juta itu paling lambat akhir November.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, Darwis SIP MM, mengatakan, baru lima kecamatan yang baru mengantarkan berkas, artinya masih ada empat kecamatan yang belum.

"Sudah ada lima kecamatan yang mengantar berkas, empat kecamatan yakni Merbau, Pulau Merbau, Tasik Putripuyu dan Rangsang belum, kendalanya pada verifikasi APBDes perubahan di masing-masing kecamatan," ujar Darwis, Selasa (12/11).

Menurut Darwis, pihaknya sudah berkoordinasi ke kecamatan terkait. Karena ini berkaitan dengan akan diserahkan berkas penyertaan modal secara simbolis. Walaupun ini agak molor, Darwis optimis ini akan diselesaikan sebelum deadline.

"Kita sudah menyurati masing-masing kecamatan, batasnya itu pada 7 November, karena pada tanggal 15 akan diserahkan secara simbolis untuk Kepulauan Meranti. Kalau untuk lima kecamatan itu sudah diantar, mudah-mudahan yang lainnya bisa selesai tepat waktu karena kita berkaca pada tahun lalu," jelasnya.

Dia menambahkan, jika perubahan APBDes itu diverifikasi, maka proposal sudah bisa diajukan. Sementara itu jika BUMDes belum terbentuk maka penyertaan modal tidak bisa diberikan.

"Kalau sudah verifikasi, maka sudah bisa mengajukan proposal. Syaratnya harus ada BUMDes, jika tidak harus didirikan dahulu. Karena kalau tidak ada BUMDes maka penyertaan modal tidak bisa dilakukan," ucap Darwis.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kepulauan Meranti, dari 96 desa, baru 83 BUMDes yang baru dinilai, dan yang baru berkembang hanya 24 BUMDes.*




Berita Lainnya