Kamis | 05 Desember 2019
PSMTI Riau Audiensi Dengan Wagubri
Menjelang pengukuhan dewan dan pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga.


Rabu | 04 Desember 2019
PSMTI Pekanbaru Sukses Gelar KOCI ke-2
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Pekanbaru, belum lama.


Rabu | 04 Desember 2019
PSMTI Riau Nobar Film Susi Susanti Love All
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Riau menggelar Nonton Bareng.

Rubrik : nasional
Tol Trans Sumatera Bakal Jadi Primadona
Editor : wisly | Penulis: vivanews
Minggu , 17 November 2019
Tol ilustrasi

JAKARTA – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meyakini keberadaan dua ruas Jalan Tol Trans Sumatera, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dan Pematang Panggang-Kayuagung, bakal menjadi primadona baru bagi para pemudik.

Jalan tol Trans Sumatera bakal menjadi salah satu alternatif bagi para pemudik, karena mampu memangkas jarak tempuh Jakarta-Palembang hingga 10 jam. Di mana sebelumnya, perjalanan dari Jakarta-Palembang mencapai 17 jam kini hanya 7 jam saja.

"Dengan waktu tempuh Jakarta ke Palembang 7 jam, lalu Lampung ke Palembang hanya empat jam, tentu ini jadi minat orang yang dari Jakarta mau ke Palembang lebih pilih jalur darat," kata Budi Karya Sumadi di Palembang, Minggu, 17 November 2019.

Ruas jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung belum lama ini diresmikan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan ruas jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Jalan tol itu pun kini sudah beroperasi dan telah banyak dilintasi kendaraan roda empat.

Keberadaan proyek strategis nasional di kawasan Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung itu pun diyakini menjadi angin segar, serta memberikan dampak signifikan dari sisi perkembangan ekonomi. Selain itu juga menjadi pilihan bagi masyarakat ketika liburan atau hendak bepergian menggunakan jalur darat.

Menurut Budi, hal ini juga dapat memecah konsentrasi tumpukan kendaraan yang melintas di kawasan Jalan Lintas Timur saat arus mudik Lebaran, Natal ataupun Tahun Baru.

"Dampaknya kita prediksi signifikan sekali. Untuk tarif tol sepenuhnya diserahkan pada Kementerian PUPR. Meski demikian, penetapan tarif juga sebaiknya memikirkan mengenai daya beli masyarakat dan bagaimana cara mengembalikan modal. Sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat dan perekonomian," kata Budi.*




Berita Lainnya