Rabu | 25 Maret 2020
Tionghoa Pekanbaru Serahkan Bantuan APD Cegah Covid-19
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) bersama organisasi.


Rabu | 25 Maret 2020
Tradisi Ritual Cheng Beng di Selatpanjang Dibatalkan
Pelaksanaan tradisi ziarah kubur, atau dikenal dengan istilah Cheng Beng di.


Senin | 09 Maret 2020
PUB Bodhisattva Mahasthamaprapta Kunjungan Kasih ke Panti Asuhan Rumah Bahagia
Menyambut Hari Besar Bodhisattva Mahasthamaprapta (Se Thian Putco ), Persamuan.

Rubrik : pekanbaru
Presiden Minta Gubri Selesaikan Sengketa Lahan di Desa Gondai
Editor : wisly | Penulis: Linda
Jumat , 21 Februari 2020
Presiden saat berada di Taman Hutan Rakyat (Tahura).

PEKANBARU  - Seorang ibu daei dari Kabupaten Pelalawan mendadak membuat heboh saat kunjungan Presiden Jokowi di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak,  Jumat (21/2). Dia  menyampaikan persoalan eksekusi lahan di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Dengan berani ibu itu berdiri di samping Jokowi menyampaikan Maslaah lahan yang terjadi di desanya. "Lahan kami sekarang sedang dieksekusi oleh DLHK pak Jokowi," kata Ibu itu menggunakan pengeras suara.
 
Seluruh undangan tercengang, termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Riau Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Agung Setia Imam Effendi.

Ibu itu  meminta tolong kepada Jokowi agar masalah itu cepat selesai. "Tolong kami Pak Jokowi. Alat berat milik PT NWR sekarang ada di lahan kami dan lahan kami dieksekusi,"  pintanya

Mendengar persoalan warga tersebut Jokowi langsung merespon dengan cepat. Ia meminta kepada Kapolda Riau dan Gubernur Riau untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak selesai, Jokowi akan menurunkan tim dari pusat.
 
"Pak Gubernur, Pak Kapolda tolong ini dicek ke lapangan. Kalau tidak selesai, saya akan turunkan tim dari Jakarta," kata Jokowi merespon positif keluhan warga Gondai tersebut.

Untuk diketahui, permasalahan ibu tersebut, berawal dari eksekusi lahan sawit milik petani dan PT Peputra Supra Jaya (PSJ) seluas 3,323 hektare di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Eksekusi itu merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung MA Nomor 1087/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018. Total 3.323 hektare hamparan sawit yang menjadi target eksekusi. Putusan itu ditembuskan ke PT NWR.

Kebun tersebut milik kelompok petani yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti. Sistemnya berupa pola plasma atau mitra antara PT PSJ dengan ratusan petani.

Perusahaan sawit itu sedang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahmakah Agung, atas putusan kasasi terkait eksekusi tersebut. Dalam PK disebutkan, jika upaya hukum itu dikabulkan maka Pemprov Riau diwajib membayar kerugian Rp12,4 triliun.

Saat eksekusi berjalan, bentrokan tak terelakkan di lokasi lahan milik masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Godai, Selasa (4/2/2020). Eksekusi itu dilakukan kejaksaan bersama pengamanan kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Riau serta PT Nusa Wana Raya.

Kuasa Hukum Koperasi Gondai Bersatu, Asep Ruhia, menyebutkan, dirinya mendapat informasi dari masyarakat, bahwa peristiwa itu terjadi saat sejumlah alat berat milik PT NWR mencoba menerobos masuk ke lahan sawit plasma milik masyarakat dengan dikawal aparat kepolisian.

Sejumlah warga yang mengadang kemudian dilempari batu oleh pihak tak dikenal hingga melukai beberapa warga. Kerusuhan akhirnya tidak terelakkan di lokasi tanah yang telah ditanami tanaman sumber kehidupan masyarakat itu.

"Peristiwa ini sangat kita sayangkan, padahal kemarin baru saja legislator DPR RI Pak Arteria Dahlan datang ke lokasi untuk meminta dihentikan eksekusi oleh DLHK Riau dan PT NWR," kata Asep.

Asep menyebutkan, petani berharap belas kasih dari pemerintah karena tak hampir 700 orang petani akan kehilangan mata pencaharian.
“Sebab, masing-masing kepala keluarga yang memiliki kebun sawit 2 hektare berpola plasma akan ditebangi dan diganti dengan akasia," ujar Asep.

Asep mengaku menghormati keputusan Mahkamah Agung RI No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018 terhadap PT Peputra Supra Jaya, untuk dieksekusi oleh negara bersama PT NWR. Namun dia juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan bunyi pasal 33 UUD 1945 demi hajat hidup orang banuak.

Saat ini, nasib para petani di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan, Riau, masih harus menunggu belas kasih pemerintah setelah eksekusi lahan perkebunan mereka terus berlanjut hingga mengancam masa depan anak cucu.

"Sudah saatnya negara hadir untuk kepentingan dan demi masa depan rakyat. Mereka menunggu kehadiran negara dalam konflik lahan di Desa Gondai," kata Asep.

Asep menjelaskan, bahwa Koperasi Gondai Bersatu bersama masyarakat Batin Palabi mengharapkan Dinas Lingkungan dan Kehutanan untuk segera menghentikan eksekusi lahan seluas lebih 3.000 hektare di Gondai karena banyak mudaratnya bagi masyarakat.*

 




Berita Lainnya