Rabu | 25 Maret 2020
Tionghoa Pekanbaru Serahkan Bantuan APD Cegah Covid-19
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) bersama organisasi.


Rabu | 25 Maret 2020
Tradisi Ritual Cheng Beng di Selatpanjang Dibatalkan
Pelaksanaan tradisi ziarah kubur, atau dikenal dengan istilah Cheng Beng di.


Senin | 09 Maret 2020
PUB Bodhisattva Mahasthamaprapta Kunjungan Kasih ke Panti Asuhan Rumah Bahagia
Menyambut Hari Besar Bodhisattva Mahasthamaprapta (Se Thian Putco ), Persamuan.

Rubrik : politik
Politik Berbiaya Tinggi Penyebab Konflik Lahan di Indonesia
Editor : wisly | Penulis: SP
Selasa , 25 Februari 2020

PEKANBARU-Politik berbiaya tinggi memiliki irisan dengan maraknya konflik lahan di Indonesia, terutama konflik antara masyarakat tempatan dengan pengusaha yang mendapatkan izin. Hal ini berawal dari perselingkuhan politik dan bisnis. Polanya terjadi secara informal dimana politisi membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan pengusaha dalam hal penguasaan lahan.

Demikian dikatakan penulis buku sekaligus peneliti asal Belanda, Dr Ward Berenschot saat menjadi pameteri pada Sharing Sesion yang bertemakan Elektoral Reform and Land Rights In Indonesia atau Reformasi Pemilu dan Hak atas Tanah di Indonesia. Acara yang diselenggaran Scale Up ini dilaksanakan di Kantor Scale Up Jalan Garuda  Villa Garuda Mas Pekanbaru, Selasa (25/2/2020).

Diskusi yang dipandu moderator Dr Rawa El Ahmady ini dihadiri puluhan peserta. Di antaranya Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unilak,  Alexander Yandra, SSip, M.Si, Ombudsman RI Perwakilan Riau, Perwakilan Dinas Kehutanan, Wartawan senior Saparudin Koto, mahasiswa dan aktivis lingkungan, di antaranya Alhamrin Ariawan, SH, MH, utusan Kasai, Yayasan Hutan Riau dan lain sebagainya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Amsterdam Belanda ini lebih jauh mengungkapkan berdasarkan penelitian yang dilakukannya, menjelang helat demokrasi, banyak keluar izin-izin lahan kepada pengusaha. Perizinan-perizinan seperti ini sering berujung konflik dengan masyarakat setempat. Terutama banyaknya lahan-lahan yang dikuasai masyarakat masuk ke lahan konsensi yang diberikan kepada perusahaan.

"Secara formal, ini hal biasa, namun perselingkungan politik dan bisnis terjadi secara informal. Pejabat politik memberikan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepada pengusaha. Salah satunya termasuk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang hari ini dibahas DPR RI dan mendapat tantangan hebat dari masyarakat dan aktivis," katanya.

Penulis buku "Democracy for Sale inijuga menyampaikan perspektif lain dalam Pemilu. Dia menyebut Partai Politik di Indonesia saat ini dalam kondisi lemah. Kontrol di Indonesia yang berada di tangan birokrasi menyebabkan sulitnya Parpol menjalin kedekatan dengan masyarakat.

Akibatnya, politik uang termasuk "serangan fajar" semakin naik hingga menduduki tingkat tertinggi di dunia. "Tersusunlah sebuah pola oligarki, di mana bermula saat calon politisi harus bersedia mengeluarkan banyak uang yang terkadang berasal dari pemodal," katanya.

terkait dengan itu Ward menawarkan adanya reformasi sistem elektoral di Indonesia. Hal ini agar Pemilu berjalan sesuai yang diinginklan bersama. termasuk memperkuat Partai Politiki dalam kerangka pelaksanaan pemilu.


Menanggapi hal itu sejumlah peserta sepakat dengan hasil penelitian Ward. Pemilu yang terjadi di Indonesia masih diwarnai politik transaksional dan politik oligarki. Namun untuk mereformasi sistem Pemilu harus dilakukan secermat mungkin, karena Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait pelaksanaaan Pemilu baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif maupun Pilkada.

"Jangan-jangan kita lakukan evaluasi kita kembali lagi ke sistem pemilu sebelumnya yang jelas-jelas sudah kita koreksi. Satu yang harus dipahami adalah sistem Pemilu saat ini hasil dari koreksi sistem Pemilu sebelumnya," imbuh salah satu peserta. (sp)

 

 




Berita Lainnya